Menimbang :

1. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak
   Nomor PER-08/PJ/2012
   tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan
   Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di
   Lingkungan
   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor
   Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal
   Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, maka
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011
   tentang Tempat
   Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor
   Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal
   Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor
   Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor
   Pelayanan Pajak Madya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   Nomor
   PER-49/PJ/2011
   tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi
   Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan
   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar,
   Kantor
   Palayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal
   Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, maka
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2012
   tentang
   Tata Cara Penatausahaan, Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
   Kewajiban
   Perpajakan sehubungan dengan Pemindahan Wajib Pajak
   dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari dan/atau ke Kantor
   Pelayanan
   Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
   Wajib
   Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor
   Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor
   Pelayanan Pajak Madya perlu diubah sesuai dengan peraturan
   yang
   berlaku;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak
   tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   Nomor PER-06/PJ/2012
   tentang Tata Cara Penatausahaan, Pelaksanaan
   Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sehubungan dengan
   Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari dan/atau ke
   Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
   Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan
   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan
   Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3262)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
   Pemerintah
   Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
   Perubahan
   Keempat atas Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
   dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
   Negara
   Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
   Negara
   Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
   sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008
   tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983
   tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 4893);
3. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
   (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
   Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 tentang
   Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang
   Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
   Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor
   150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2012
   tentang
   Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak
   pada
   Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan
   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan
   Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2012
TENTANG TATA CARA
PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.
        
      

1. Mengubah Lampiran I dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   Nomor
   PER-06/PJ/2012
   menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Mengubah Lampiran III dalam Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak
   Nomor PER-06/PJ/2012
   menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran
   II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
3. Mengubah Lampiran V dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   Nomor
   PER-06/PJ/2012
   menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran III
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
4. Mengubah Lampiran XII dalam Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak
   Nomor PER-06/PJ/2012
   menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran
   IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2012,
maka pengaturan
tentang:

1. Tata cara pemberitahuan kepada Wajib Pajak dan/atau
   Pengusaha Kena Pajak;
2. Tata cara pembayaran dan penyetoran oleh Wajib Pajak;
3. Tata cara penerbitan Surat Keterangan Terdaftar, NPWP dan
   Surat
   Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Keputusan Pemusatan
   Tempat
   terdaftar Pajak Pertambahan Nilai terutang; dan
4. Tata cara penggunaan formulir perpajakan, Faktur Pajak dan
   Bukti Pemotongan dan Pemungutan oleh Wajib Pajak pada KPP
   Baru;        

sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2012
dilakukan sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini.
        
      
        
      

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

         
    
Ditetapkan di  Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
 
ttd
 
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001