Menimbang :

1. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
   pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk mengadministrasikan
   Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak
   Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012
   tentang Penatausahaan
   dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk
   Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
   pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
   tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengadministrasikan
   Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak
   Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
   dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
   telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan
   Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
   Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan
   Perlakuan
   Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012
   tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
   Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012
   tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
   Pajak:

Menetapkan :     

KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG
MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI.

KESATU :     

Menunjuk Kantor
Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran I
keputusan ini untuk mengadministrasikan objek PBB Minyak Bumi dan Gas
Bumi untuk areal onshore yang wilayahnya sebagaimana tercantum dalarn
kolom 4 lampiran I keputusan ini, untuk kabupaten/kota yang terdapat
lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

KEDUA :     

Menunjuk Kantor Pelayanan
Pajak Pratama sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran II keputusan
ini untuk mengadministrasikan objek PBB Panas Bumi yang wilayahnya
sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran II keputusan ini, untuk
kabupaten/kota yang terdapat lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak
Pratama.

KETIGA :     

Menunjuk Kantor
Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi untuk mengadministrasikan objek
PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk areal offshore dan tubuh bumi.

KEEMPAT :     

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk tahun pajak
2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25-04-2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001