Menimbang :

1. bahwa di Rabat, Maroko, pada tanggal 8 Juni 2008 Pemerintah
   Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah
   Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko tentang Penghindaran
   Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan
   Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the
   Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Morocco for
   the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion
   with Respect to Taxes on Income), sebagai hasil perundingan antara
   Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan
   Maroko;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a,
   perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
   Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
   Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN
PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME).

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Kerajaan Maroko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan
Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas
Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Kingdom of Morocco for the
Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with
Respect to Taxes on Income) yang telah ditandatangani pada tanggal 8
Juni 2008 di Rabat, Maroko, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia,
Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa
Inggris.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN