Menimbang :

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 133/PMK.01/2011
tanggal 18 Agustus 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerapan
Organisasi, Tata Kerja, Saat Mulai Beroperasi dan Tahapan Awal Cakupan
Wilayah Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP)
Makassar;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3262)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun
   2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2008 Nomor
   133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah
   (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
   Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
   Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011
   tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen
   Perpajakan;

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA
KERJA, SAAT MULAI BEROPERASI DAN TAHAPAN AWAL CAKUPAN WILAYAH KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (KPDDP) MAKASSAR.

KESATU :

Menerapkan organisasi dan tata kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen
Perpajakan (KPDDP) Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

KEDUA :

Saat mulai beroperasinya KPDDP Makassar adalah tanggal 30 Desember 2011.

KETIGA :

Tahapan awal cakupan wilayah kerja KPDDP Makassar adalah KPP Pratama di
lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan,
Barat, dan Tenggara yang meliputi :

1. KPP Pratama Makassar Utara;
2. KPP Pratama Makassar Barat;
3. KPP Pratama Makassar Selatan;
4. KPP Pratama Maros.

KEEMPAT :

Tahap awal Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yang diolah KPDDP Makassar
meliputi :

1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
   PPN)
   formulir 1111 dan formulir 1111 DM yang ditetapkan mulai Masa
   Pajak Desember 2011;
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi
   formulir
   1770, 1770S dan 1770 SS yang ditetapkan mulai Tahun Pajak 2011.

KELIMA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat
   Jenderal Pajak;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
4. Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
   (KPDDP) Makassar;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan
   Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001