Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang
Dapat
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak
dan/atau Gas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3262)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
   sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi
   yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di
   Bidang
   Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
   Republik Indonesia
   Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5173);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007
   tentang Bentuk,
   dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan,
   Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat
   Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Menteri
   Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001
   tentang
   Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan dalam Surat
   Pemberitahuan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010
   tentang
   Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
   Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta
   Petunjuk Pengisiannya;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN
KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI.

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak
dan/atau gas bumi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010
tentang Bentuk Formulir
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk:

1. Financial Quarterly Report untuk periode terakhir Tahun
   Pajak yang bersangkutan;dan
2. Bukti penyetoran Pajak Penghasilan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 dan seterusnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001