Menimbang :    

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas
Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas
(LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :    

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan
   dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan,
   Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas
   Tabung 3 Kilogram;
6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.02/2007
   tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran
   Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 tentang
   Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi
   Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah
   diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2009;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010
   tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas
   Pajak Ditanggung Pemerintah;    

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU DAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN
2011.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, yang selanjutnya disebut
   BBM Jenis Tertentu, adalah jenis bahan bakar minyak yang
   berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang
   berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah
   dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
   bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume
   dan konsumen tertentu sesuai dengan ketentuan
   perundang-undangan.
2. Liquefied Petroleum Gas, yang selanjutnya disingkat LPG,
   adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk
   memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang
   pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran
   keduanya.
3. LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram, yang selanjutnya disebut LPG
   Tabung 3 Kg, adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan
   berat isi 3 (tiga) kilogram.
4. Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak yang mendapat
   penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan
   mendistribusikan BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal
Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi pajak
ditanggung Pemerintah.

Besarnya Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas subsidi BBM
Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg adalah sebesar tarif Pajak
Pertambahan Nilai yang berlaku dikalikan dengan jumlah subsidi BBM
Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yang dibayarkan kepada Pengusaha.

Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Pertambahan Nilai ditanggung
Pemerintah atas subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg
dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktur
Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai
Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan
pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
      
     
     
     
     
     

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR