Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya
penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan melalui layanan
interaktif (call center) secara berkesinambungan sebagai pelaksanaan
hak dan kewajiban perpajakan, serta untuk tertib administrasi dan
kemudahan pengawasan terhadap Wajib Pajak, dipandang perlu untuk
melakukan pembenahan (updating) Master File Wajib Pajak, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Formulir permohonan pendaftaran, pengukuhan, pindah dan
   perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP sebagaimana diatur dalam
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008
   harus diisi dengan lengkap dan benar, termasuk nomor telepon/handphone
   Wajib Pajak tidak boleh dikosongkan terkait dengan layanan interaktif
   (call center) bagi Wajib Pajak.
2. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
   wajib melakukan perekaman seluruh data dalam formulir sebagaimana
   disebut pada butir 1 di atas dengan lengkap dan benar, sehingga
   pembentukan data awal Master File Wajib Pajak dapat terjaga kualitasnya.
3. Dalam hal perekaman sebelumnya belum lengkap, maka Kantor
   Pelayanan Pajak segera melakukan update data Master File Wajib Pajak
   untuk melengkapinya, dengan cara melakukan perekaman atas:
1. Formulir perubahan data dan pindah Wajib Pajak dan/atau
   PKP atas permohonan Wajib Pajak/PKP;
2. Perubahan data identitas Wajib Pajak yang disampaikan
   oleh Wajib Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan;
3. Data identitas Wajib Pajak dan/atau PKP hasil pemeriksaan;
4. Data identitas Wajib Pajakdan/atau PKP hasil penelitian;
   atau
5. Formulir Kelengkapan Data Identitas Wajib Pajak/PKP yang
   dikirimkan oleh Wajib Pajak/PKP atas permintaan Account Representative
   (AR).
4. Mengingat pentingnya update data Master File Wajib Pajak
   tersebut, khususnya terkait dengan layanan interaktif (call center),
   maka Account Representative (AR) agar melakukan penelitian terhadap
   Master File Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasannya.
5. Dalam hal data Master File Wajib Pajak belum lengkap, maka
   Account Representative (AR) agar membuat Surat Permintaan Kelengkapan
   Data Identitas Wajib Pajak/PKP kepada Wajib Pajak/PKP dengan contoh
   sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
   Formulir Kelengkapan Data Identitas Wajib Pajak/PKP yang dikirimkan
   oleh Wajib Pajak/PKP selanjutnya diserahkan kepada Seksi Pengolahan
   Data dan Informasi untuk dilakukan perekaman/update data.
6. Data identitas Wajib Pajak/PKP yang dapat diusulkan untuk
   dilakukan perubahan/updating dalam rangka pembenahan data Master File
   Wajib Pajak adalah seluruh item yang tercantum dalam formulir
   sebagaimana disebut pada butir 1.
7. Tata Cara Pembenahan Data Master File Wajib Pajak dan/atau
   PKP adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
   Pajak ini.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai pada tanggal
   01 Juli 2009.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.