1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf b dan
   huruf c Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 485/KMK.03/2003
   tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005
   diatur bahwa Izin Praktek Konsultan Pajak dicabut oleh Direktur
   Jenderal Pajak dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia atau telah
   mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
   Pajak tentang Pencabutan Izin Praktek Konsultan Pajak Atas
   Nama Konsultan Pajak yang Meninggal Dunia atau Telah Mencapai Usia 70
   (Tujuh Puluh) tahun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
   Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Keputusan Menteri
   Keuangan Republik Indonesia Nomor 347/KMK.01/2008 tanggal 26 November
   2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di lingkungan
   Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani
   Surat dan Atau Keputusan Menteri Keuangan;
3. Keputusan Menteri
   Keuangan Republik Indonesia Nomor 485/KMK.03/2003
   tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana
   telah diubah dengan
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005;
4. Keputusan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor 167/PJ/2004
   tanggal 12 Nopember 2004 tentang Perizinan Tata Tertib, Pembinaan dan
   Pengawasan Konsultan Pajak Indonesia.

Menetapkan :