Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menutup kebocoran negara. Salah satunya dari sisi pajak, sebab ada potensi Rp300 triliun yang luput dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih,” ungkap Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo saat berdiskusi dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta dikutip Selasa (8/10/2024)