Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan tidak satu suara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto terkait rencana kebijakan pemberian insentif pajak, berupa fasilitas Pajak Penghasilan Badan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) untuk industri jasa hiburan khusus.