Yth. Sdr. Ari Nata,

Sistem pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, artinya penghasilan seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan untuk dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga, kecuali bagi wanita kawin yang hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau karena adanya perjanjian pisah harta atau istri menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri terpisah dari suaminya.

Pemenuhan kewajiban perpajakan Saudara bersama dengan istri pada tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Saudara selaku suami telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penghasilan istri adalah hanya dari pekerjaan sebagai pegawai tetap dari 1 (satu) pemberi kerja, maka penghasilan istri dan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dilaporkan dalam kolom Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan/Atau Bersifat Final pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) yaitu pada Lampiran II Bagian A Angka 13 Formulir 1770S.

Namun dalam hal istri memiliki penghasilan lainnya selain sebagai pegawai tetap dari 1 (satu) pemberi kerja, maka penghasilan yang diterima oleh istri harus digabungkan dengan penghasilan yang Saudara terima.

Apabila istri sama sekali tidak memiliki penghasilan, maka tidak ada penghasilan istri yang perlu dilaporkan sehingga Saudara cukup melaporkan penghasilan Saudara sendiri.

Selanjutnya meskipun istri tidak memiliki penghasilan, tetapi Saudara tetap berkewajiban untuk melaporkan harta dan utang atas nama istri Saudara dalam daftar Harta dan Kewajiban pada Lampiran II Bagian B dan C Formulir 1770S.

Mengingat pada tahun sebelumnya Saudara telah melaporkan SPT Tahunan PPh OP menggunakan aplikasi SPT elektronik e-filling, maka untuk tahun-tahun selanjutnya Saudara juga harus melaporkan SPT Tahunan PPh OP menggunakan aplikasi SPT elektronik.

Demikian penjelasan kami. Semoga membantu.

Salam,