Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak
oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
telah menyusun rasio total benchmarking. Rasio total benchmarking
tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran
kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan hal-hal
sebagai berikut:

1. Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai
   berikut :
1. Rasio Total Benchmarking disusun berdasarkan kelompok
   usaha;
2. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan
   dengan tingkat laba dan input-input perusahaan;
3. Ada keterkaitan antar rasio benchmark;
4. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan
   pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu
   (supporting
   tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak
   dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara
   langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.
3. Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih
   rendah
   daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut
   tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa
   lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut
   benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang
   menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark.
4. Rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan
   input-input perusahaan yang dilakukan benchmarking terdiri dari :
1. Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor
   terhadap penjualan;
2. Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba
   bersih dari operasi terhadap penjualan;
3. Pretax Profit Margin (PPM), yaitu rasio antara laba
   bersih sebelum dikenakan pajak penghasilan terhadap penjualan;
4. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio
   antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan;
5. Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio antara laba bersih
   setelah pajak penghasilan terhadap penjualan;
6. Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu rasio antara jumlah
   dividen tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak;
7. Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan
   yang
   dikreditkan dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk
   pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang;
8. Rasio biaya gaji terhadap penjualan;
9. Rasio biaya bunga terhadap penjualan;
10. Rasio biaya sewa terhadap penjualan;
11. Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan;
12. Rasio “input antara” lainnya terhadap
    penjualan;
13. Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan
14. Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.
5. Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing
   kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan
   Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU
   sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003
   tanggal
   14 Februari 2003.
6. Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun
   2005 s.d. 2007.
7. Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok
   usaha
   dilakukan secara bertahap, dan pada tahap awal kelompok usaha yang
   telah selesai dilakukan penghitungan rasio-rasio benchmark sebanyak 20
   (dua puluh) KLU sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat edaran ini.
8. Untuk lebih memudahkan dalam penggunaan dan pemanfaatannya,
   nilai
   rasio-rasio benchmark akan dimuat dalam Aplikasi Profile Wajib Pajak
   Berbasis Web (Approweb).
9. Segera setelah nilai-nilai rasio benchmark termuat dalam
   Approweb, para Account Representative agar memanfaatkannya dalam
   melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menjadi
   tanggung jawabnya.
10. Dalam hal nilai-nilai rasio benchmark belum dapat dimuat
    dalam Approweb, para Account Representative agar memanfaatkannya secara
    manual.
11. Panduan pemanfaatan rasio-rasio benchmark adalah
    sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat edaran ini.
12. Tindak lanjut hasil pemanfaatan Total Benchmarking yang
    berupa
    himbauan, konseling, atau pemeriksaan mengikuti ketentuan dalam
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007.
13. Mengingat penggunaan rasio total benchmarking baru tahap
    awal,
    diminta bantuan saudara untuk memberikan masukan berdasarkan
    pelaksanaan di lapangan dalam rangka penyempurnaan metode ini. Masukan
    Saudara agar dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur
    Transformasi Proses Bisnis.
14. Memerintahkan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJP agar
    memantau
    pelaksanaan pemanfaatan Total Benchmarking oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Oktober 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat
   Jenderal Pajak.