Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-58/PJ/2009
tentang Tata Cara Penunjukan Tempat
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai  berikut :

1. Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud
   berlaku untuk Penunjukan Tempat Pembayaran yang bersifat
   manual
   (non elektronik) sesuai dengan wewenang Kepala KPP
   Pratama yang
   diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007
   tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi
   dan
   Bangunan.
2. KPP Pratama diminta agar :
1. berkoordinasi dengan Bank Umum/Kantor Pos yang akan
   ditunjuk sebagai Tempat Pembayaran (TP);
2. memantau pelaksanaan kewajiban administratif TP sesuai
   Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur
   Jenderal
   Pajak, Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan
   Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri Nomor
   : KEP-54/A/2003, Nomor : KEP-47/PJ./2003, Nomor : KEP-973-011
   Tahun 2003, Nomor : 973-012 Tentang Tata Cara Pembayaran,
   Pemindahbukuan, Pelimpahan, dan Pembagian Hasil Penerimaan
   Pajak
   Bumi dan Bangunan (PBB) (fotokopi terlampir);
3. memantau dengan tertib penyampaian Surat Tanda Terima
   Setoran
   (STTS) dan melakukan perekaman STTS ke dalam SISMIOP untuk
   mengurangi permasalahan terkait negative list tunggakan PBB;
4. melaporkan dengan segera nomor rekening TP yang digunakan
   untuk
   menampung pembayaran PBB termasuk perubahannya kepada Direktur
   Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.
3. Prosedur Penunjukan Tempat Pembayaran PBB (TP) ditetapkan
   sebagaimana Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2009
Direktur Jenderal

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, serta Kepala Pusat di
   lingkungan DJP
3. Para Kepala Kanwil DJP seluruh Indonesia