PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 65/PJ/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMINAN
DALAM BENTUK ESCROW
ACCOUNT DAN PELUNASAN PAJAK
BERIKUT SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa dalam rangka
melaksanakan
ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009
tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara, perlu menetapakan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembuatan Jaminan Dalam Bentuk Escrow
Account dan Pelunasan Pajak Berikut Sanksi Administrasi
Berupa Denda ;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan
   Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
   Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
    Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4797);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009
   tentang Tata
   Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk
   Kepentingan Penerimaan Negara;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBUATAN JAMINAN DALAM BENTUK ESCROW
ACCOUNT DAN PELUNASAN PAJAK BERIKUT SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA.

Dalam rangka pengajuan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan, Wajib Pajak harus membuat jaminan pelunasan dalam
bentuk escrow account
yang
berisi uang sebesar pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang
seharusnya tidak dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 4 (empat) kali dari pajak yang tidak atau kurang
dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan.

(1)	Escrow account sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat berdasarkan perjanjian pengelolaan escrow account antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak dan diketahui oleh bank pembuka escrow account.
(2)	Dalam rangka membuat perjanjian pengelolaan escrow account, Direktur Jenderal Pajak dapat diwakili oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak.

(1)	Bentuk dan isi perjanjian pengelolaan escrow account sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
(2)	Isi perjanjian pengelolaan escrow account sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. identitas para pihak dan bank pembuka escrow account; b waktu dan tempat perjanjian; c jumlah jaminan pelunasan; d biaya escrow account; e prosedur pencairan jaminan;dan f. penyelesaian perselisihan.
(3)	Biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pengelolaan escrow account ditanggung oleh Wajib Pajak.
(4)	Penghasilan yang diterima dari escrow account menjadi hak Wajib Pajak.

(1)	Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, setelah menerima pemberitahuan persetujuan untuk menghentikan penyidikan dari Jaksa Agung, segera memerintahkan Wajib Pajak agar mencairkan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
(2)	Perintah agar mencairkan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada bank pembuka escrow account.
(3)	Setelah menerima tanda bukti Surat Setoran Pajak, Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak segera memberitahukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911