Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   110/PMK.010/2006
   tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
   Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   65/PMK.011/2011,
   telah ditetapkan sistem klasifikasi barang dan
   pembebanan tarif bea masuk atas barang impor:
2. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri
   tertentu,
   jasa pelayaran, dan industri perfilman di dalam negeri, perlu dilakukan
   penyesuaian terhadap pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
   berupa produk-produk bahan baku dan barang modal industri tertentu,
   produk-produk kapal tertentu, dan produk-produk bahan baku dan
   peralatan film tertentu;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
   (3) Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
   telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan
   Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
   tentang Penetapan Sistem
   Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement
   Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan
   Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
   tentang
   Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas
   Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/1/2011 tanggal
   21
   Januari 2011 tentang Usul Peninjauan Kembali Penetapan Tarif Bea Masuk
   Produk-Produk Industri;
2. Surat Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/2/2011 tanggal
   8
   Februari 2011 tentang Usul Tambahan Peninjauan Kembali Penetapan Tarif
   Bea Masuk Produk-Produk Industri; .
3. Surat Menteri Perindustrian Nomor 129/M-IND/3/2011 tanggal
   2 Maret 2011 perihal Usul Peninjauan Kembali Tarif Bea Masuk Kapal:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006
TENTANG PENETAPAN SISTEM
KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea
Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.011/2011,
yang
menetapkan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk bahan baku
dan barang modal industri tertentu, produk-produk kapal tertentu, dan
produk-produk bahan baku dan peralatan film tertentu, sehingga menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III
Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR