TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

Beberapa ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007
tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4675) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
   berikut :

   Pasal 4 Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka : fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut; dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,
   yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 4A Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
   berikut :

   Pasal 5 (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

4. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan
   dalam
   Lampiran I Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak
   terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
5. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan
   dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang
   tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA