Follow Us :

TAX REGULATIONS

Peraturan Menteri Keuangan
No. 74/PMK.07/2011

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011

 

PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.07/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK.07/2010
TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010
    tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
    Anggaran 2011 telah diatur alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi
    dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang didasarkan pada data rencana
    penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
  2. bahwa sehubungan dengan terdapatnya perubahan atas data
    rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, perlu
    kiranya dilakukan perubahan atas alokasi sementara Dana Bagi Hasil
    Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
    huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
    tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010
    tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
    Anggaran 2011;

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010
    tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
    Anggaran 2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :   

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 244/PMK.07/2010
TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
ANGGARAN 2011.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010
tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
Anggaran 2011, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Alokasi
sementara DBH PBB untuk Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar
Rp25.239.918.472.709,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tiga puluh
sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh
puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

a. Bagian
Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota
sebesar Rp1.799.355.609.840,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh
sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan
ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
b. Bagian
daerah provinsi dan kabupaten/kota sebesar
Rp22.422.739.138.933,00 (dua puluh dua triliun empat ratus dua puluh
dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh
delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

1) Bagian
daerah provinsi sebesar Rp5.891.390.725.566,00 (lima triliun
delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta
tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah); dan
2) Bagian
daerah kabupaten/kota sebesar Rp16.531.348.413.367,00 (enam
belas triliun lima ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh
delapan juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh
rupiah).
c. Biaya
Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota sebesar
Rp1.017.823.723.936,00 (satu triliun tujuh belas miliar delapan ratus
dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga
puluh enam rupiah).
(2) Alokasi
sementara DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada
seluruh kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) Alokasi
sementara DBH PBB bagian daerah provinsi dan kabupaten/kota
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4) Alokasi
sementara Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan
kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

       
   

Pasal II

 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

   

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 203
error: Content is protected