PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PMK.011/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007
TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH
YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
tentang Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau
Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum, terhadap
barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang
ditujukan untuk kepentingan umum diberikan pembebasan bea masuk;
bahwa dalam rangka mempercepat dan menyederhanakan proses
pelayanan
impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang
ditujukan untuk kepentingan umum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
mekanisme pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk
kepentingan umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
tentang Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau
Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum;

Mengingat :

Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007
Tentang Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau
Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007
TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG
DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
163/PMK.04/2007
tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan
Untuk Kepentingan Umum diubah sebagai berikut:

Ketentuan
Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)

Untuk
mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mengajukan
permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(2)

Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

Dalam
hal barang impor tersebut berasal dari pembelian yang dibiayai dengan
APBN atau APBD:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
atau dokumen yang sejenis dengan DIPA;
izin dari instansi teknis terkait dalam
hal barang impor merupakan barang larangan dan/atau pembatasan;
perjanjian/kontrak kerja dengan pihak
ketiga yang ditunjuk sebagai importir, dalam hal impor barang dilakukan
oleh pihak ketiga;
rincian, jumlah, jenis dan perkiraaan
nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat
pembongkarannya; dan
surat pernyataan yang ditandatangani oleh
pejabat minimal Eselon II
dari instansi pemerintah yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa
pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen
yang sejenis dengan DIPA, tidak meliputi unsur bea masuk atas importasi
barang yang dimintakan pembebasan bea masuk.

Dalam
hal barang impor tersebut berasal dari hibah/bantuan:

surat keterangan dari pemberi
hibah/bantuan di luar negeri (gift
certificate atau memorandum of understanding) yang menyatakan bahwa
barang untuk kepentingan umum tersebut adalah hibah yang diberikan
langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
izin dari instansi teknis terkait dalam
hal barang impor merupakan barang larangan dan/atau pembatasan; dan
rincian, jumlah, jenis dan perkiraaan
nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat
pembongkarannya.

Ketentuan
Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)	Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan.
(2)	Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk.
(3)	Surat keputusan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkarannya.
(4)	Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini,
permohonan barang
yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang
ditujukan untuk kepentingan umum yang masih dalam proses, diselesaikan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011
MENTERI KEUANGAN,







ttd.







AGUS D.W.
MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.



PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 95

TAX REGULATIONS

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Contact Company

021 – 2940 2885

citaskonsultanglobal@gmail.com

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240

Quick Link

Newsletter