Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara
   penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat/Pegawai di
   lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Instruksi
   Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.01/1986 tentang Kewajiban dan Tata Cara
   Penyampaian Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat/Pegawai Departemen
   Keuangan dan Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara dalam Lingkungan
   Departemen Keuangan, sudah tidak memadai lagi;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan dalam
   rangka meningkatkan integritas Pejabat/Pegawai di lingkungan
   Kementerian Keuangan, serta sejalan dengan perkembangan organisasi
   unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan
   penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara
   penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat/Pegawai di
   lingkungan Kementerian Keuangan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
   tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
   Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
   Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
   telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
   Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
   Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Keputusan
   Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian
   Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
   Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Badan Usaha
   Milik Negara dan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN
PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN.

PERTAMA :

Menetapkan dan memintakan kesediaan Pejabat/Pegawai di lingkungan
Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Pejabat struktural;
2. Pejabat fungsional;
3. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat Penata Muda
   (Golongan III/a) atau lebih tinggi; atau
4. Pejabat/Pegawai lainnya yang tugasnya terkait dengan
   pelayanan publik yang ditetapkan oleh pejabat eselon I di lingkungan
   Kementerian Keuangan,

untuk menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) kepada Menteri
Keuangan.

KEDUA :

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA menggunakan formulir sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan
ini.

KETIGA :

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan sebagai berikut:

KEEMPAT :

Pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berkewajiban
untuk:

1. menyampaikan daftar Pejabat/Pegawai yang ditetapkan dan
   dimintakan kesediaannya untuk menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi
   (LP2P) kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan setiap tahun
   paling lama pada akhir bulan Januari;
2. melakukan penatausahaan dan pengawasan atas penyampaian
   Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan
   masing-masing; dan
3. melaporkan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dan
   menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Inspektur Jenderal
   Kementerian Keuangan, dalam hal terdapat Pejabat/Pegawai yang tidak
   menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).

KELIMA :

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan ditugaskan untuk mengelola
Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) yang meliputi:

1. menerima dan menatausahakan Laporan Pajak-Pajak Pribadi
   (LP2P);
2. melakukan penelitian dan penilaian Laporan Pajak-Pajak
   Pribadi (LP2P) yang dlterima;
3. menyimpan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dengan
   sebaik-baiknya, sehingga dapat dijamin ketertiban administrasi,
   keamanan, dan kerahasiaannya; dan
4. melaporkan kepada Menteri Keuangan hasil penelitian dan
   penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) secara berkala.

KEENAM :

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KELIMA, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan berwenang untuk:

1. meminta keterangan atau penjelasan dari pimpinan unit
   eselon I atas Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan Laporan
   Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
2. meminta keterangan atau penjelasan dari Pejabat/Pegawai
   mengenai informasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) yang disampaikan.

KETUJUH :

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Inspektur Jenderal Kementerian
Keuangan dibantu oleh tim yang terdiri dari Pejabat/Pegawai yang
ditunjuk.

KEDELAPAN :

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan Laporan
Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan
Diktum KEENAM, Inspektur Jenderal dan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk di
bawah sumpah wajib menjaga kerahasiaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi
(LP2P) serta informasi terkait lainnya.

KESEMBILAN :

Dalam hal Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) diperlukan oleh pihak yang
berwenang di luar Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk
kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan, Laporan
Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dapat diberikan setelah mendapat izin
tertulis dari Menteri Keuangan dengan pemberitahuan kepada yang
bersangkutan.

KESEPULUH :

Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang tidak
menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) atau terbukti mengisi
Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dikenai sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya.

KESEBELAS :

Inspektur Jenderal atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk yang diwajibkan
menjaga kerahasiaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan informasi
terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN yang karena
kealpaan atau kesengajaan tidak memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan
Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan informasi terkait lainnya,
dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

KEDUABELAS :

Untuk keperluan penatausahaan, penelitian, dan/atau penilaian Laporan
Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA,
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA dimintakan kesediaannya untuk menyampaikan daftar
harta kekayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penyampaian daftar harta kekayaan dilakukan dengan mengisi
   dan menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa sesuai format
   sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini,
   yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
   Keuangan ini; dan
2. penyampaian daftar harta kekayaan dilakukan setiap tahun
   bersamaan dengan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) paling
   lama tanggal 30 April setelah tahun yang dilaporkan, dengan menggunakan
   formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
   Keputusan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak
   terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGABELAS :

1. Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) termasuk
   Daftar Harta Kekayaan dapat dilakukan melalui media elektronik;
2. Tata cara penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
   termasuk Daftar Harta Kekayaan melalui media elektronik ditetapkan oleh
   Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

KEEMPATBELAS:

Dalam penyampaian, penatausahaan, pengelolaan, pengawasan, penelitian,
dan penilaian untuk daftar harta kekayaan berlaku mutatis mutandis
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dan huruf c,
Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, Diktum
KEDELAPAN, Diktum KESEMBILAN, Diktum KESEPULUH, serta Diktum KESEBELAS
untuk Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).

KELIMABELAS :

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) termasuk Daftar Harta
Kekayaan bagi Pejabat/ Pegawai wanita kawin sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA untuk :

1. wanita kawin yang suaminya wajib menyampaikan Surat
   Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi,
   dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2)
   Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986;
2. wanita kawin yang suaminya tidak wajib menyampaikan Surat
   Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi,
   dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3)
   Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986.

KEENAMBELAS :

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) untuk Tahun
   Pajak 2009, dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam
   Instruksi Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.01/1986 tentang Kewajiban dan
   Tata Cara Penyampaian Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Bagi Pejabat/Pegawai
   Departemen Keuangan dan Pejabat/Pegawai BUMN dalam Lingkungan
   Departemen Keuangan;
2. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.01/1986 tentang
   Kewajiban dan Tata Cara Penyampaian Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Bagi
   Pejabat/Pegawai Departemen Keuangan dan Pejabat/Pegawai BUMN dalam
   Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHBELAS :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
   Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Kornpsi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal/Para Dlrektur Jenderal/Inspektur
   Jenderal/Para Kepala Badan/Ketua Badan di Lingkungan Kementerian
   Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO