Sehubungan dengan telah
diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009
tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib
Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu, dengan ini disampaikan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut untuk dilaksanakan. Hal-hal
yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dapat
   mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan
   menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) atau surat tersendiri.
2. Dalam hal Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu
   tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
   Kelebihan Pajak (SKPPKP), Wajib Pajak tersebut harus menyampaikan
   pernyataan tertulis bersamaan dengan penyampaian permohonan
   pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan kelebihan pembayaran pajak
   Wajib Pajak tersebut diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B
   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang
   KUP.
3. Dalam hal SKPPKP tidak diterbitkan karena tidak memenuhi
   ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007
   tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah
   Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang
   Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana
   telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009
   dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009
   tentang Tata  Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
   bagi Wajib Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu, permohonan
   pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan
   Pasal 17B Undang-Undang KUP dan kepada Wajib Pajak diberitahukan secara
   tertulis dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.
4. Terhadap SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang disampaikan
   oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebelum berlakunya
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009
   tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
   bagi Wajib Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu dan belum
   diterbitkan SKPPKP, Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk melakukan
   klarifikasi terlebih dahulu kepada Wajib Pajak mengenai proses
   pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dikehendaki, yaitu
   pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan Pasal 17B
   atau Pasal 17D Undang-Undang KUP. Dalam hal wajib Pajak tidak merespon
   klarifikasi tersebut, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses
   berdasarkan Pasal 17D Undang-Undang KUP.
5. Batasan jumlah peredaran usaha bagi Wajib Pajak orang
   pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan
   menyelenggarakan pembukuan untuk dapat memperoleh pengembalian
   pendahuluan kelebihan pajak :
1. untuk Tahun Pajak 2008 paling banyak adalah Rp
   1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah); atau
2. untuk Tahun Pajak 2009 dan selanjutnya paling banyak
   adalah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
6. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat diberikan
   pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah PKP yang
   telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN yang memenuhi
   ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan
   Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009
   tentang Tata
   Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang
   Memenuhi Persyaratan Tertentu. Yang dimaksud dengan telah SPT Tahunan
   PPh adalah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang telah wajib
   disampaikan sesuai ketentuan.

   Contoh mengenai SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang telah wajib disampaikan :
   a.	PKP badan dengan tahun buku Januari sampai dengan Desember. 1) SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan April 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan: a) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007, dalam hal PKP tersebut sampai dengan tanggal penyampaian permohonan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008; atau b) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008, dalam hal SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 telah disampaikan pada saat penyampaian permohonan. 2) SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Juni 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008.
   b.	PKP badan dengan tahun buku April sampai dengan Maret 1) SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Juni 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan: a) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007, dalam hal PKP tersebut sampai dengan tanggal penyampaian permohonan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008; atau b) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008, dalam hal SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 telah disampaikan pada saat penyampaian permohonan. 2) SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Agustus 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008.
   c.	PKP orang pribadi 1) SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Maret 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan: a) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007, dalam hal PKP tersebut sampai dengan tanggal penyampaian permohonan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008; atau b) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008, dalam hal SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 telah disampaikan pada saat penyampaian permohonan. 2) SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut bulan April 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008.

7. Nota Hitung yang digunakan dalam pembuatan SKPPKP adalah
   sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal
   Pajak ini.
8. Dalam memproses permohonan pengembalian pendahuluan
   kelebihan pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu,
   Kepala Kantor Pelayanan Pajak memperhatikan tata cara penyelesaian
   pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi
   persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Surat
   Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor
   Pusat DJP;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.