Sehubungan dengan permasalahan pembayaran dan penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank Devisa Persepsi, kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil rapat penyelesaian permasalahan
   pembayaran dan penyetoran PNBP Ekspor antara Bank Indonesia, Direktorat
   Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat
   Jenderal Pajak, dan pihak Bank Devisa Persepsi disepakati bahwa Bank
   Devisa Persepsi akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006
   tentang Modul Penerimaan Negara sebagai berikut:
1. Bank Devisa Persepsi wajib menerima penerimaan negara
   selama jam buka kas (s.d. pukul 15.00 waktu setempat) tanpa
   melihat nilai nominal dan nasabah/bukan nasabah.
2. Bank Devisa Persepsi dilarang mengenakan biaya atas
   transaksi penerimaan negara.
3. Bank Devisa Persepsi agar tidak membatasi layanan dan
   memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar dengan
   sebaik-baiknya.
2. Apabila Bank Devisa Persepsi tidak memenuhi/melanggar
   ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 5 ayat (6)
   dan ayat (7) PMK-99/PMK.06/2006,
   yaitu:
1. Memberikan peringatan secara tertulis.
2. Mencabut penunjukan sebagai Bank Devisa Persepsi apabila
   peringatan telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik di bidang
   ekspor maka apabila terdapat Bank Devisa Persepsi yang tidak melayani
   pembayaran dan penyetoran PNBP Ekspor sesuai dengan ketentuan tersebut
   pada butir 1, diminta kepada Saudara agar melaporkan permasalahan
   tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan disertai
   kronologis permasalahan dan data pendukung berupa bukti adanya
   pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud.
4. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal

ttd.

Anwar Suprijadi
NIP 120050332

Tembusan:

1. Menteri Keuangan.
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.