PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 44/PJ./2009

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN
ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK
PAJAK PENGHASILAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 80/PMK.03/2009
tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga
Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang
Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak
Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan
atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau
Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak
Penghasilan;

Mengingat :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG
PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG
DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

1. Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang
   merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan
   Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya
   operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.
2. Biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba
   adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung
   dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan
   memelihara penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain
   penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri.
3. Badan atau lembaga nirlaba adalah badan atau lembaga
   nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang
   penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
   membidanginya.
4. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana adalah
   pembelian, pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana dan prasarana
   kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang meliputi :
1. pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana kegiatan
   pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah
   sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
2. pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan
   perpustakaan; atau
3. pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas,
   guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang
   berada dilingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal.

(1)	Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.          Â
(2)	Badan atau lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya.
(3)	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dilakukan sebagai berikut :

1. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga
   nirlaba setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan dan
   pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian
   dan pengembangan dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan
   sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
   pengembangan;
2. pembukuan atas penggunaan dana pembangunan dan pengadaan
   sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
   pengembangan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet akun aktiva
   dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
   pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan serta mengkredit akun
   kas atau utang dan akun modal badan atau lembaga nirlaba.

(1)	Atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal dari sisa lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak boleh dilakukan penyusutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
(2)	Apabila pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dibiayai dengan dana pinjaman, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Biaya bunga atas dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terutang atau dibayarkan setelah selesainya proses pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya badan atau lembaga nirlaba.
(4)	Dalam hal dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima atau diperoleh sebelum diperolehnya sisa lebih dan dipergunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk
pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegaiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) wajib membuat :

a.	pernyataan bahwa: sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan sisa lebih tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. yang merupakan lampiran dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih;
b.	pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun; dan
c.	laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(1)	Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) badan atau lembaga nirlaba tidak menggunakan atau terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimaksud, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan  dan dikenakan Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut.      Â
(2)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan sejak tahun pajak diperoleh sisa lebih tersebut.Â
(3)	Apabila Badan atau lembaga nirlaba menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan namun tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik sederhana dan rencana biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan tidak membuat pernyataan, pencatatan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan sejak tahun pajak diperoleh sisa lebih tersebut.
(4)	Pengenaan Pajak Penghasilan atas sisa lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku,
Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-87/PJ./1995
tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya atas Dana Pembangunan Gedung
dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis yang
Bergerak di Bidang Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098