Follow Us :

TAX REGULATIONS

Keputusan Menteri Keuangan
No. 189/KM.1/2011

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 04 APRIL 2011 SAMPAI DENGAN 10 APRIL 2011

 

KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 189/KM.1/2011

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK
PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 04 APRIL 2011 SAMPAI DENGAN 10 APRIL 2011

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak
    Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
    Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan
    barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan
    Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
    Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang
    asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
    huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
    Nilai
    Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan
    Nilai
    Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor,
    dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 04 April 2011
    sampai dengan 10 April 2011.

Mengingat :

  1. Undang-Undang
    Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
    Undang-Undang
    Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2000 Nomor 127);
  2. Undang-Undang
    Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
    Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
    Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
    Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Undang-Undang
    Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
    Undang-Undang
    Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
    Undang-Undang
    Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3612);
  4. Undang-Undang
    Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
    39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
    Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
    Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir
    dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002
    tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan
    Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani
    Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 04 APRIL 2011 SAMPAI DENGAN 10 APRIL 2011.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar
Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang
berlaku untuk tanggal 04 April 2011
sampai dengan 10 April 2011, ditetapkan sebagai berikut :

1. Rp 8.715,00 Untuk dolar Amerika
Serikat (USD)
1-
2 Rp 8.955,53 Untuk dolar Australia (AUD) 1-
3 Rp 8.925,87 Untuk dolar Canada (CAD) 1-
4 Rp 1.646,84 Untuk kroner Denmark (DKK) 1-
5 Rp 1.118,21 Untuk dolar Hongkong (HKD) 1-
6 Rp 2.879,56 Untuk ringgit Malaysia
(MYR)
1-
7 Rp 6.578,95 Untuk dolar Selandia Baru
(NZD)
1-
8 Rp 1.556,47 Untuk kroner Norwegia (NOK) 1-
9 Rp 13.962,96 Untuk poundsterling
Inggris (GBP)
1-
10 Rp 6.906,35 Untuk dolar Singapura (SGD) 1-
11 Rp 1.369,88 Untuk kroner Swedia (SEK) 1-
12 Rp 9.472,57 Untuk franc Swiss (CHF) 1-
13 Rp 10.608,97 Untuk yen Jepang (JPY) 100-
14 Rp 1.357,48 Untuk kyat Burma (BUK) 1-
15 Rp 194,70 Untuk rupee India (INR) 1-
16 Rp 31.399,75 Untuk dinar Kuwait (KWD) 1-
17 Rp 102,22 Untuk rupee Pakistan (PKR) 1-
18 Rp 200,75 Untuk peso Philipina (PHP) 1-
19 Rp 2.323,83 Untuk riyal Saudi Arabia
(SAR)
1-
20 Rp 78,97 Untuk rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21 Rp 287,53 Untuk baht Thailand (THB) 1-
22 Rp 6.904,34 Untuk dolar Brunei
Darussalam (BND)
1-
23 Rp 12.280,96 Untuk EURO (EUR) 1-
24 Rp 1.328,41 Untuk yuan China (CNY) 1-
25 Rp 7,85 Untuk won Korea
(KRW)   
1-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka
nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot
harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap
dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya
dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Pasal 3

Keputusan Menteri
Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011
Agar setiap orang
mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 April 2011
An MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

MULYA P NASUTION
NIP 195108271976031001

error: Content is protected