PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 58/PJ/2010

TENTANG

BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA
FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN UKURAN FORMULIR
SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA
KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

(1)

Pengusaha  Kena Pajak Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut : melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya; dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

(2)

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

PKP PE wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena
Pajak dan Jasa Kena Pajak.

(1)

Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan : nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak; jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan; jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

(2)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis,  kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
(2)	Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kepentingan PKP PE.
(3)	Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE.

Kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud adalam Pasal 3
ayat (1) huruf e dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan
sendiri oleh PKP PE.

(1)	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut : –   Lembar ke-1 : disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak. –   Lembar ke-2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.
(2)	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.
(3)	Lembar ke-2 Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).

Ketentuan yang berkaitan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha
Kena Pajak Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010
tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,
Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian,
dan Tata cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya, dinyatakan
tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002