Follow Us :

TAX REGULATIONS

Peraturan Dirjen Pajak
No. PER - 58/PJ/2010

BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN

 

PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 58/PJ/2010

TENTANG

BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA
FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

  1. bahwa karakteristik Pedagang Eceran dengan aktivitas usaha
    penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi
    penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil
    menyebabkan Pedagang Eceran mengalami kesulitan apabila diperlakukan
    sama seperti Pengusaha Kena Pajak lainnya dalam pembuatan dan
    penatausahaan Faktur Pajak;
  2. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi
    Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam membuat Faktur Pajak dan
    menatausahakan Faktur Pajak;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
    huruf a
    dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
    Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010
    tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian
    Faktur Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
    tentang Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan
    Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;
Mengingat :

  1. Undang-Undang
    Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
    Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
    16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
    Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang
    Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
    Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
    dengan Undang-Undang
    Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010
    tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian
    Faktur Pajak;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010
    tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,
    Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian,
    dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN UKURAN FORMULIR
SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA
KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

(1) Pengusaha
 Kena Pajak Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE
adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut :

  1. melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko
    dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke
    tempat konsumen akhir lainnya;
  2. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung
    kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis,
    pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  3. pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau
    transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung
    menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena
    Pajak yang dibelinya.
(2) Faktur
Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena
Pajak.
Pasal 2

PKP PE wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena
Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Pasal 3

(1) Faktur
Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP PE paling sedikit
harus memuat keterangan :

  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
    menyerahkan Barang Kena Pajak;
  2. jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan;
  3. jumlah Harga Jual yang sudah termasuk Pajak
    Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan
    secara terpisah;
  4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan
  5. kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
(2) Faktur
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara lengkap,
jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Pasal 4

(1) Faktur
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:

  1. bon kontan,
  2. faktur penjualan,
  3. segi cash register,
  4. karcis, 
  5. kuitansi, atau
  6. tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang
    sejenis.
(2) Bentuk
dan ukuran formulir Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan kepentingan PKP PE.
(3) Pengadaan
formulir Faktur Pajak dilakukan oleh PKP PE.
Pasal 5

Kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud adalam Pasal 3
ayat (1) huruf e dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan
sendiri oleh PKP PE.

Pasal 6

(1) Faktur
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat paling sedikit dalam 2
(dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :


  Lembar ke-1
: disampaikan
kepada pembeli Barang Kena Pajak.

  Lembar ke-2
: untuk
arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.
(2) Faktur
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggap telah dibuat
dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat
dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian atau
potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.
(3) Lembar
ke-2 Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana
penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital Data Strorage (DDS)
atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).
Pasal 7

Ketentuan yang berkaitan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha
Kena Pajak Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010
tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,
Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian,
dan Tata cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya, dinyatakan
tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002

error: Content is protected