Follow Us :

MEDAN (SI) – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mendata warung makan di sejumlah titik di Kota Medan sejak sebulan lalu. Instansi ini menghitung potensi pajak yang bisa diperoleh sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru.

”Warung makan dan minuman yang ada di pinggiran jalan sudah mulai didata. Karena pajaknya memang harus dibayar, sebab mereka kan menyediakan tempat,” ujar Kepala Dispenda Kota Medan Randiman Tarigan pada Harian Seputar Indonesia,akhir pekan lalu. Menurut Randiman, mereka memang tidak pernah mengutip pajak kepada warung-warung makan itu selama ini.

Padahal kata dia, dari warung-warung itu pajak yang bisa ditarik cukup besar. ”Dari pendataan yang kami lakukan sebulan terakhir banyak yang siap membayar. Jadi kami yakin ini bisa diterapkan.Tinggal bagaimana memberikan penyampaian yang benar, supaya mereka paham bahwa mereka harus bayar pajak,”sebutnya.

Dia menegaskan, kalau ada pihak yang mengutip pajak kepada warung-warung itu selama ini,Randiman mengaku tidak tahu menahu. ”Yang jelas, pajaknya belum ada dibayar. Nanti mungkin saja, kalau dikutip per bulan keberatan, mungkin juga akan dikutip per hari, tidak masalah.Jadi hitungannya Rp60.000 per bulan,kalau per hari Rp2.000,”ucapnya.

Warung-warung makan seperti disebutkan Randiman ini memang cukup banyak.Warung tersebut kebanyakan dekat dengan kawasan perkantoran pemerintah. Jabaran Randiman ini tentu sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Medan No 12/2003 tentang Pajak Daerah.

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran,termasuk bar, kafe,rumah makan,buffet, kantin,kedai nasi/kopi,dan meliputi penjualanmakanandanminumandi tempat yang disertai tempat penyantapannya maupun yang diantar/ dibawa pulang (take away).

Sementara yang dikecualikan dari objek pajak restoran adalah pelayanan jasa boga/catering dan pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pendapatan brutonya tidak melebihi batas Rp600.000per bulan. ”Yang jelas program ini sedang dijalankan.

Tujuannya memang untuk kebaikan kota ini tentunya,”tukasnya. Sebelumnya, untuk mendongkrak PAD, Pemko Medan mengubah pembayaran parkir dari retribusi menjadi pajak di beberapa plaza di Kota Medan.Kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan dari sektor perparkiran.

Menanggapi hal ini,Ketua Komisi C Bidang Perekonomian DPRD Medan Jamhur Abdullah mengatakan bahwa rencana Dispenda itu cukup ideal.Namun Dispenda diimbau memperbaiki sistem pengutipan, dan mengutamakan restoran besar lebih dulu.”Karena selama ini kan sistem pengutipan pada restoran yang besar pun belum maksimal.Yang besarbesar itu diperbaiki pakai sistem komputerisasi.

Dari situ saja kalau dibenahi, pajaknya bisa bertambah sekitar 30% lagi,”sebutnya. Kalaupun yang kecil ini mau dikutip juga, Jamhur menegaskan sistemnya harus jelas, jangan pula uang itu masuk ke kantong sendiri. Artinya, mekanisme dan sistem pengutipannya juga harus transparan.

Menurut politikus PKS ini, dibandingkan dengan kota besar lainnya, jumlah pajak restoran di Kota Medan sangat jauh di bawah, padahal potensinya di lapangan cukup besar. ”Artinya kami mendesak juga untuk perbaikan sistemnya.Potensi yang selama ini sudah dikutip harus bisa diintensifkan lagi.Soal warung- warung makan itu, tidak ada alasan untuk menolak, karena memang perdanya sudah mengatur itu,”pungkasnya.

error: Content is protected