Follow Us :

JAKARTA : Departemen Keuangan menyatakan, tunggakan pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas (migas) lima kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mencapai 83,49 juta dolar AS atau sekitar 73,83 persen dari total pajak terutang yang sebesar 113,11 juta dolar AS.

Menurut Kepala Biro Humas Harry Z Soeratin, tunggakan pajak sebesar 113,11 juta dolar AS merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada lima KKKS yang laporannya disampaikan pada 2008 dan 2009. "Sejumlah KKKS telah melakukan penyelesaian pajak sebesar 29,62 juta dolar AS atau sekitar 26,18 persen," kata Harry di Jakarta, Senin (2/3).

Ditjen Anggaran Depkeu menyampaikan surat kepada KKKS yang bersangkutan agar melakukan pembayaran kekurangan pajak sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP. Hal Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan BPKP tersebut.

Berdasarkan laporan itu, penerimaan negara yang diterima dari sektor migas sampai dengan saat ini adalah berasal dari kontraktor production sharing (KPS) yang kontraknya disusun berdasarkan UU No 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Berdasarkan KPS itu, secara umum total bagian pemerintah dan kontraktor yang dihitung dari net operating income (NOI) adalah, untuk minyak bumi, untuk umum bagian pemerintah 85 persen dan kontraktor 15 persen; untuk Pertamina, bagian pemerintah 60 persen dan kontraktor 40 persen.

Sementara untuk gas alam, bagian pemerintah 70 persen dan kontraktor 30 persen. Sedangkan untuk pertamina, bagian pemerintah 60 persen dan kontraktor 40 persen.

Dalam total bagian yang diterima pemerintah itu sudah mencakup seluruh kewajiban perpajakan kontraktor (antara lain PPh, PPN, PBB, PDRD), dan kewajiban bukan pajak (seperti iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi).

Penerimaan dari kegiatan hulu migas dalam valas disetorkan ke rekening valas Depkeu dan penerimaan dalam rupiah disetorkan ke rekening bendahara umum negara (BUN) pada BI. Penerimaan dari kegiatan hulu migas hingga tahun anggaran 1999/2000, dicatat dalam APBN sebagai penerimaan migas (tidak dipisahkan antara penerimaan PPh migas dan penerimaan SDA migas).

"Dalam rangka persiapan pelaksanaan UU Otonomi Daerah, sejak tahun anggaran 1999/2000 pencatatan penerimaan dari kegiatan usaha hulu migas dalam APBN telah dipisahkan menjadi penerimaan PPh migas dan SDA migas atau dalam penerimaan negara bukan pajak/PNBP," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengaku selama ini tidak pernah mendapat laporan tunggakan PPh para KKKS dari Departemen Keuangan.

"Kami sebenarnya meminta disampaikan (tunggakan itu) sehingga dapat menegur langsung KKKS," katanya beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) juga melakukan klarifikasi setelah membacanya di koran dan bukan mendapat laporan dari Depkeu. Meski demikian, pihaknya telah meminta Dirjen Migas Departemen ESDM dan BP Migas menindaklanjuti tunggakan tersebut. "Jadi, kita tunggu saja," katanya.

Diketahui, antara lain KKKS itu adalah ExxonMobil Oil Indonesia Inc dengan tunggakan pokok pajak senilai 22,816 juta dolar AS, JOB Pertamina-Golden Spike Raja Blok tunggakan pokok pajak 8,012 juta dolar AS dan bunga 2,602 juta dolar AS atau total senilai 10,615 juta dolar AS. 

Indra

error: Content is protected