Follow Us :

JAKARTA: Eksportir mengharapkan kebijakan Bank Indonesia (BI) mengatur pembelian valuta asing juga harus diimbangi dengan tujuan jelas dan tidak mempersulit dunia usaha dalam melakukan berbagai transaksi perdagangan.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan pada dasarnya tujuan BI mengeluarkan kebijakan tersebut memang untuk menjaga keseimbangan pasokan valas di pasar dan mengurangi tekanan yang berlebihan terhadap rupiah.

"Namun, hendaknya jangan sampai mempersulit transaksi perdagangan. Kalau pengusaha kan jelas tujuannya beli dolar itu apa," ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Dia mengatakan demikian menanggapi keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank

Dalam kebijakan itu, pelaku ekonomi selain bank yakni nasabah individu, badan hukum Indonesia dan pihak asing dapat dengan bebas melakukan pembelian valuta asing, baik melalui transaksi spot, forward, maupun transaksi derivatif.

Namun untuk pembelian valas yang jumlahnya melebihi US$100.000 per bulan dapat dilakukan sepanjang memiliki underlaying transaction (alasan transaksi) dan khusus bagi nasabah individu atau badan hukum Indonesia diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Khusus untuk pihak asing hanya berlaku untuk jenis transaksi spot.

Menurut Toto, sepanjang pembatasan beli valas tersebut tidak menambah birokrasi yang nantinya mempersulit dunia usaha terutama eksportir melakukan transaksi perdagangan, tentunya pengusaha tidak khawatir dengan kebijakan tersebut.

Dia menjelaskan jangan sampai pada saat tertentu di mana pengusaha harus beli valas, perbankan malah mempersulit dengan segala macam persyaratan yang harus dilalui.

Dia mencontohkan mungkin saja eksportir terpaksa membeli valas di saat rupiah melemah dan menjualnya di saat rupiah menguat karena kebutuhan bisnis, sehingga menanggung kerugian.

Dia mengatakan hendaknya BI bisa memperjelas kebijakan pembatasan beli valas tersebut ditujukan kepada siapa dan untuk keperluan apa.

"Jangan sampai pada saat eksportir mau beli valas, terus dipersulit dengan harus mengisi berbagai macam formulir sehingga akhirnya kurs rupiah menguat. Akhirnya kan eksportir juga yang rugi," ujarnya.

Dia mengatakan kebijakan pembatasan beli valas tersebut juga bisa memicu timbulnya pasar gelap. Menurut dia, yang melakukan pembelian valas bukan hanya untuk kepentingan usaha (pengusaha), tetapi juga banyak dilakukan oleh spekulan.

Menurut dia, kalau memang BI ingin mengurangi tekanan yang berlebihan terhadap rupiah dengan meminimalkan ulah spekulan, keluarkan saja kebijakan yang mewajibkan seluruh transaksi perdagangan menggunakan mata uang rupiah.

Dengan demikian, imbuhnya, dapat menghemat devisa negara dan mengawasi pergerakan mata uang dalam negeri.

Toto mengungkapkan meskipun kebijakan BI tersebut mulai diberlakukan pada 13 November 2008, hingga saat ini tidak semua pengusaha mengetahuinya karena pihak perbankan belum menyosialisasikan kebijakan tersebut.

Tidak memberatkan

Amiruddin Saud, Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), mengatakan kebijakan BI itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kinerja impor. "Tidak ada masalah dengan kebijakan tersebut karena itu kami mendukungnya," ujarnya.

Menurut dia, aturan yang mewajibkan pembelian lebih dari US$100.000 per bulan hanya untuk yang mempunyai underlying transaction dan untuk individu diwajibkan memakai NPWP sama sekali tidak akan memberatkan importir.

Dia menjelaskan semua importir yang akan membeli valas untuk transaksi impor sudah pasti memiliki NPWP. "Kecuali kalau ada orang yang ingin berspekulan," ujarnya.

error: Content is protected