Follow Us :

Penghapusan bea uji kir & retribusi angkutan efektif pekan ini

JAKARTA: Pelaku usaha di sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa di Ibu Kota memprotes pemberian insentif penghapusan uji kir dan retribusi senilai Rp6,2 miliar.

Mereka menilai insentif tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya. Sebab faktanya, sektor pengangkutan-objek penerima insentif tersebut-justru merupakan sektor yang membukukan pertumbuhan paling tinggi selama kuartal IV/2008.

Di lain pihak sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa-yang menggerakkan dua per tiga perekonomian DKI sekaligus merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Ibu Kota-hanya tumbuh rata-rata di bawah 1%.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Krishnadi menyatakan sebenarnya asosiasi sudah mengajukan permintaan insentif berupa potongan 5% untuk setoran pajak yang sudah diserahkan ke Pemprov DKI sejak 2008.

Alasan dari permintaan tersebut adalah agar perusahaan baik hotel maupun restoran dapat menambah dana promosi yang selama ini jadi salah satu biaya terbesar dalam menjalankan usahan. Namun, hingga kini permintaan tersebut belum digubris.

"Kami hanya minta mereka mengembalikan 5% dan setoran pajak PB1 kami untuk promosi. Dengan promosi yang bagus kan pendapatan makin besar dan setoran kami makin besar. Ini tentu saja akan menguntungkan pemprov juga," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Yang pasti, sambungnya, dengan keputusan pemberian insentif kepada pengusaha angkutan, pihaknya akan kembali mengusahakan agar pemprov meloloskan permintaan pengembalian setoran pajak itu. "Tidak adil kalau cuma mereka yang dapat insentif," katanya.

Senada dengan Krishnadi, Ketua Perhimpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum Jakarta Adrian Maelite mengatakan dalam situasi krisis ini pelaku usaha hiburan sangat berharap agar pemprov memberikan insentif keringanan denda pajak.

"Pada saat pajak itu rampung misalnya, petugas terkesan mencari-cari kesalahan pencatatan atau perhitungan besaran pajak yang harus disetor sehingga pengusaha dikenakan denda 2% dari total pajak yang dibayar," katanya di Jakarta kemarin.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Thomas Darmawan mengatakan sudah seharusnya Pemprov DKI memprioritaskan pemberian insentif pada sektor industri yang besar pengaruhnya terhadap perekonomian.

Thomas mencontohkan industri pengolahan pada subsektor makanan olahan yang menjadi bagian terbesar dari konsumsi rumah tangga. Di Jakarta, komponen tersebut menggerakkan 55% perekonomian DKI.

Tumbuh pada kuartal II

Menanggapi ini, Kepala Dinas Pariwisata DKI Arie Budiman mengakui pertumbuhan industri hotel dan restoran serta jasa dari sejak kuartal IV/2008 hingga awal tahun ini memang tidak cukup baik, sebagaimana terkonfirmasi oleh data BPS.

Namun, menurutnya, kondisi itu diharapkan dapat tumbuh setelah kuartal I/2009, menyusul banyaknya kegiatan yang akan diselenggarakan. Apalagi, pemprov juga telah memberikan insentif dalam hal perizinan usaha yang telah diterapkan sejak pertengahan tahun lalu.

Dia mengatakan lemahnya sektor industri riil di Jakarta seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau kemudahan bagi pengusaha di DKI. Misalnya, dengan insentif pajak penghasilan yang kewenangannya ada di Ditjen Pajak.

"Pemprov kan menerima pajak yang dibayarkan dari konsumen langsung, jadi tidak akan merugikan pengusaha. Berapapun penghasilan yang didapat pengusaha itu tidak akan berkaitan dengan pajak yang harus mereka bayarkan ke pemprov."

Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Prijanto mengatakan pemprov belum berpikir untuk memberikan dana cadangan Rp500 miliar di APBD 2009 sebagai insentif untuk sektor-sektor yang pertumbuhannya terpuruk akibat krisis keuangan global.

Menurut dia, alokasi dana itu akan digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak yang dikategorikan kejadian luar biasa dan perlu dukungan dana cepat. "Dana cadangan itu untuk hal yang mendesak dan kejadian luar biasa. Itu untuk berjaga-jaga saja," katanya.

Penghapusan uji kir

Dalam perkembangan lain, DPRD DKI akhirnya menyetujui penghapusan biaya uji kir dan retribusi bagi angkutan umum atas surat permintaan gubernur DKI pekan lalu, menyusul penurunan tarif angkot sebesar 19,17% per Januari 2009.

Tiga retribusi senilai Rp6,2 miliar yang dihapuskan itu terdiri atas retribusi pengujian kendaraan bermotor atau uji kir senilai Rp1,8 miliar, retribusi masuk pelataran terminal Rp3,2 miliar, dan izin trayek Rp1,2 miliar.

Wakil Ketua DPRD DKI Dani Anwar (F-PKS) mengatakan keputusan itu akan diserahkan kepada gubernur untuk dituangkan dalam peraturan gubernur dan diimplementasikan di lapangan.

Dia mengatakan penghapusan itu tidak perlu ditindaklanjuti melalui revisi Perda No.1/2006 tentang penetapan retribusi dan kir di Jakarta. "Pasal 118 perda itu menyebut gubernur dapat mengurangi, mengubah dan menggratiskan retribusi tanpa persetujuan DPRD," katanya.

Karena itu, sambungnya, penghapusan tersebut akan mengubah perda secara keseluruhan, dan hanya membekukan poin penerapan retribusi dan kir itu saja. Pemprov DKI juga tidak perlu meminta persetujuan Depdagri dan hanya bersifat pemberitahuan saja.

Sekretaris Umum Organda TR Pandjaitan mengatakan belum dapat memberikan komentar atas keputusan DPRD sebelum penghapusan tersebut ditandatangani gubernur DKI dan diimplementasikan di lapangan.

Namun, jika akhirnya penghapusan diberlakukan Organda akan berkomitmen meningkatkan pelayanan pada penumpangnya, sekaligus akan meningkatkan pengawasan di lapangan agar tidak ada lagi pengemudi ataupun operator angkutan yang melanggar ketetapan tarif.

"Kita lihat saja, karena penerapan ini kan kabarnya terkendala masalah perda dan ketetapan APBD yang harus disahkan Depdagri, jika memang iya diterapkan kami akan membuat tim khusus untuk melakukan pengawasan secara insentif di lapangan," ujarnya.

Bastanul Siregar & Mia Chitra Dinisari

error: Content is protected