Follow Us :

Sikap tegas Direktorat Jenderal Pajak mengambil alih rumah dinas dari para pensiunan dan keJu-arganya merupakan terobosan. Inisiatif datang langsung dari tim Pajak. Ini berbeda dengan penertiban di Departemen Luar Negeri dan PT Kereta Api, yang mengharuskan Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan. Tindakan Direktorat Pajak patut didukung, juga diikuti instansi lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jelas menggariskan bahwa rumah negara hanya diperuntukkan bagi pejabat dan pegawai negeri. Surat edaran Direktorat Pajak pada 1999 dan 2000 pun menegaskan, para pensiunan, janda atau keluarganya tidak berhak menghuni rumah negara, karena itu diminta segera mengembalikannya.

Sayang, langkah persuasif disambut dengan perlawanan. Sebagian pensiunan berdalih telah hidup berpuluh tahun di rumah itu dan mengeluarkan biaya sewa, berikut ongkos perawatannya. Mereka juga ngotot ingin membeli rumah itu-niat lama yang disuarakan sejak dua dekade silam. Di bawah payung Paguyuban Pensiunan Pajak Kemanggisan, 20 penghuni baru-baru ini menggugat Direktorat Pajak ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Upaya mereka membendung langkah tim Pajak cukup berhasil. Pada 7 November tahun lalu-hanya dua hari setelah gugatan dilayangkan-Pengadilan mengeluarkan putusan mengejutkan. Majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat, dan Direktorat Pajak diminta menunda eksekusi pengambilalihan paksa atas ratusan rumah negara di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

Putusan hakim sungguh janggal. Sejumlah aturan secara tegas mengatur siapa yang berhak menghuni rumah negara. Lagi pula, dalam surat izin menempati rumah dinas yang dikeluarkan Direktorat Pajak, setiap penghuni telah menyatakan kesanggupannya mematuhi sederet persyaratan. Salah satunya, saat pensiun, berhenti dari jabatan, atau dipindah ke daerah lain, si penghuni wajib segera mengembalikan rumah dinas yang ditempatinya. Begitu pula, jika yang bersangkutan meninggal dunia, janda dan ahli warisnya dilarang melanjutkan hunian.

Kesepakatan itulah yang bertahun-tahun dilanggar. Banyak di antara pensiunan dan keluarganya yang juga tak mengindahkan larangan menyewakan dan menyerahkan sebagian atau seluruh ruangan rumah dinas kepada pihak ketiga. Penghuni pun kerap merombak bangunan tanpa seizin Direktorat Pajak.

Tengoklah kompleks perumahan dinas pajak di Kemanggisan. Banyak rumah negara di sana yang telah "disulap" menjadi bengkel, kedai makanan, warung Internet, hingga tempat kos. Sungguh memalukan, beberapa penghuni tidak sah itu bekas pejabat teras Direktorat Pajak yang sudah makmur.

Korban kesewenang-wenangan itu adalah para pegawai pajak, yang hingga kini tak kebagian jatah rumah dinas. Sebagian di antara mereka terpaksa mengontrak rumah atau menyewa kamar kos dari para seniornya.

Demi keadilan, janganlah Direktorat Pajak ragu menertibkan penggunaan rumah dinas. Perlawanan hukum juga mesti dilakukan terhadap putusan pengadilan yang memenangkan para pensiunan. Kalau perlu, gugat balik mereka yang ngotot menguasai rumah milik negara secara tidak sah.

error: Content is protected