Follow Us :

Urusan pajak mulai ribet bila terkait dengan Negara lain. Soalnya banyak transaksi atau kegiatan perusahaan, yang dilakukan di luar negeri, yang tak terendus oleh aparat pajak Indonesia.

Nah, agar persoalan itu tak terjadi lagi, Direktorat Jenderal Pajak berencana untuk menempatkan petugasnya di luar negeri. Penempatan ini khususnya, akan dilakukan di sejumlah Negara yang memiliki hubungan aktivitas ekonomi dengan Indonesia. Tujuannya tentu saja jelas : untuk mendeteksi adanya praktik penyimpangan pajak yang merugikan Indonesia.

“Kami sudah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan. Kami minta ada penempatan petugas pajak atau semacam intelijen ekonomi di beberapa negara yang memiliki hubungan aktivitas ekonomi dengan kita,” kata Darmin Nasution, Dirjen Pajak. Darmin memprioritaskan Cina dan Singapura. Sebab, banyak pengusaha dalam negeri yang bermain di dua negara tersebut.

Banyak pula pengusaha asal Cina atau Singapura yang melakukan investasi di Indonesia. Atau, ada pula perusahaan-perusahaan yang didaftarkan di sana, tapi aktivitasnya banyak dilakukan di sini.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menurut dia, praktik perusahaan multinasional memang menunjukkan tren demikian. Kepemilikannya dan operasinya bersilang-silang antarnegara. Dan itu menyulitkan Ditjen Pajak untuk melakukan deteksi adanya penghindaran pajak, seperti melalui transfer pricing.

Target Darmin pun sepertinya memang mengarah kepada perusahaan-perusahaan yang di duga melakukan transfer pricing. O ya, transfer pricing merupakan terminology yang secara umum merujuk pada upaya rekayasa alokasi keuntungan antar-beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional.

Transfer pricing yang sempat ramai adalah kasus PT Adaro Indonesia yang telah dihentikan oleh Kejaksaan Agung. Adago diduga menjual batu bara kepada salah satu perusahaan terafiliasi Coaltrade Services International Pte. Ltd. Dengan harga miring, yakni US$ 26 per ton pada 2005 dan US$ 29 pada tahun berikutnya.

Padahal, Coaltrade tidak sekadar “terafiliasi” dengan Adaro, tapi pemegang sahamnya pun sama. Alhasil, negosiasi kontrak tidak dilakukan secara arms length (prinsip kewajaran) mengingat struktur kepemilikan saham yang sama dengan Adaro sehingga kontrak yang berlaku sangat menguntungkan Coaltrade.

Kasus ini terjadi karena Singapura hanya memungut 10% (PPh Badan), lebih rendah dibandingkan PPh Badan yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, Negara diperkirakan telah dirugikan Rp400 miliar per tahun dari aspek pajak penghasilan 30% dan royalty 13,5% dari selisih harga yang terjadi karena transfer pricing.

Ketidakberdayaan aparat pajak juga ditunjukkan dalam kasus Asian Agri. Modus perusahaan milik Sukanto Tanoto ini dalam menggelapkan pajak adalah dengan menggelembungkan biaya operasional perusahaan, membuat kerugian fiktif saat melakukan lindung nilai alias bedging, serta melakukan transfer pricing. Semua itu menyebabkan keuntungan Asia Agri tampak mengerut dan tagihan pajaknya juga ikut-ikutan menciut.

Aparat pajak dan kejaksaan kembali menunjukkan tak mampu menangani kasus transfer pricing. Buktinya, sejak kasus ini mencuat sejak Januari 2007 hingga kini, kedua lembaga tersebut belum memiliki kemajuan dalam menanganinya. Kabar terakhir, awal April lalu Kejaksaan Agung dan Ditjen Pajak baru sepakat melakukan gelar perkara atau ekspose kasus ini. Dalam gelar perkara ini, Kejaksaan sebagai penuntut umum ingin menyamakan persepsi dengan penyidik Ditjen Pajak agar kasus itu bisa dilimpahkan ke pengadilan.

error: Content is protected