AS menyiapkan aturan yang bisa memungut pajak perusahanaan di negara tax haven
NEW YORK. Kondisi bisnis di bermuda kini tidak lagi sehangat dulu. Gara-garanya, perusahaan multinasional di Amerika Serikat yang berbadan hukum di negara itu terancam kena pajak. Padahal, selama ini, Bermuda menjadi wilayah tax haven, istilah bagi negara yang menerapkan pajak sangat ringan, bahkan bebas pajak.
Saat ini, Senat AS sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bisa memungut pajak perusahaan AS yang berdiri di wilayah tax haven. Selain Bermuda, AS juga memburu pajak perusahaan yang berdiri di Cayman Islands, Barbados, Malta, Mauritius, Belize dan beberapa negara di Kepulauan Pasifik dan Karibia.
Presiden Barack Obama, saat masih menjabat Senator Illinois, dan Senator Carl Levin, termasuk pengusul RUU tersebut. Jika aturan ini berlaku, perusahaan AS yang berbadan hukum di daerah tersebut harus membayar pajak pendapatan.
beberapa minggu terakhir, mulai tampak eksodus perusahaan-perusahaan besar Amerika yang beralamat di bermuda dan Cayman Islands. Perusahaan yang bersiap meninggalkan wilayah Bermuda antara lain Tyco International dan Tyco Electronics.
Tyco masih akan meminta persetujuan pemegang saham sebelum benar-benar pindah. Selain itu ada Weatherford International dan Foster Wheeler. Beberapa perusahaan lain segera menyusul.
Menuju Eropa
"Mereka mencari negara yang mengenakan pajak rendah, tapi tidak masuk bidikan AS,"jelas Joseph Calianno, partner di biro pajak nasional Grant Thornton. Perusahaan-perusahaan tadi pun berbondong-bondong menuju Eropa, Tyco sebagai contoh, berdalih bahwa kepindahannya tersebut untuk mencari insentif pajak yang kompetitif dan memperkuat imaji perusahaannya di Eropa.
Setidaknya, saat ini ada dua negara yang menjadi tempat tujuan mereka. Ketimbang menikmati sinar matahari di Bermuda, mereka memilih negara yang berangin kencang seperti Irlandia atau Swiss yang ditutupi salju. "Mereka khawatir terhadap rancangan aturan pemerintah,"kata Marc Teitelbaum dari firma hukum Sonnenschein Nath & Rosenthal.
Aturan pajak ini memang bertentangan dengan rencana Obama memberi stimulus pajak. Analis melihat hal itu sebagai upaya AS untuk menambah pemasukan.
Harris Hadinata, Reuters
