Follow Us :

Kemkeu membuat standardisasi pengumpulan data penyusun nilai objek pajak dan penagihan pajak bagi pemerintah daerah
 
JAKARTA.  Kementerian  Keuangan (Kemkeu) mendorong optimalisasi  pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah (pemda). Salah satu caranya, dengan membuat standardisasi penghitungan dan pengumpulan pajak daerah.

Standardisasi  ini  lantaran sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menilai banyak pemerintah daerah belum  optimal  mengumpulkan pajak asli daerah (PAD). Pernyataan  Kemdagri  tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/10870/SJ tanggal 6 Desember 2018 yang dikirimkan ke Menteri Keuangan. Tapi tidak ada penjelasan,  pemda  mana  saja yang belum optimal mengumpulkan PAD tersebut.

Menindaklanjuti surat Kemdagri, Kemkeu lalu menerbitkan  dua  peraturan  menteri keuangan  (PMK).  Pertama, PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah. Kedua, PMK Nomor 208/PMK.07/2018  tentang  pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Di PMK 207/2018, pemerintah mengatur tata cara yang terbagi ke dalam dua bagian besar, yakni penagihan pajak dan pemeriksaan pajak. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pemeriksaan ialah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,  dan  atau  bukti berdasarkan  suatu  standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan atau untuk tujuan lain.

Untuk penagihan  pajak, PMK 207/2018 memberi wewenang kepada kepala daerah menunjuk pejabat pelaksana penagihan pajak atau juru sita pajak. Kepala Daerah berhak menetapkan  jangka  waktu pembayaran atau penyetoran pajak  terutang,  yaitu  paling lama sebulan sejak dikirimnya surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan enam bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Sedangkan di PMK 208/2018, Kemkeu  memberikan  pedoman penilaian bumi dan/atau bangunan  guna  menghitung nilai jual objek pajak (NJOP). Kemkeu berharap beleid ini bisa membantu pemda menetapkan NJOP agar lebih rele-van dan sesuai harga pasar.

Tidak ada transfer of knowledge saat daerah diberi hak pungut pajak.

Kepala  Biro  Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu  Nufransa  Wira  Sakti, menjelaskan, peraturan baru ini merespon perlunya pedoman bagi pemda dalam mengoptimalkan  penerimaan. "Khususnya dalam upaya penagihan pajak daerah," jelas Nufransa, Minggu (13/1).

Apalagi, PBB-P2 merupakan sumber penerimaan yang penting  bagi  daerah.  "Pedoman penilaian ini sangat penting dalam  menyesuaikan  basis pajak (NJOP) yang elastis dan rasional," tambah Nufransa. Adapun, isi dari ketentuan penilaian PBB-P2 dalam PMK anyar tersebut tidak berbeda jauh  dengan  pedoman  yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemkeu melalui Buku Pedoman Umum Pengelolaan PBBP2 tahun 2014 silam. Pedoman ini dikeluarkan saat diputuskan adanya pengalihan wewenang pemungutan pajak PBBP2 dari sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pemerintah daerah.

Lebih detil

Hanya saja, melalui PMK tersebut pemerintah merinci lebih detail mengenai teknik dan tata cara penilaian, terutama  dalam  menentukan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).

ZNT merupakan area yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi  pemerintahan  desa/kelurahan tanpa terikat padabatas blok. DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan  berdasarkan  pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan, serta biaya komponen fasilitas bangunan.

Nufransa  menambahkan, keluarnya PMK ini bukan hanya penting untuk penerimaan daerah, namun juga bisa memperbaiki pelayanan bagi wajib pajak. "Pada gilirannya, daerah pun dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban perpajakan mereka," terang Nufransa.

Direktur  Eksekutif  CITA, Yustinus  Prastowo  menilai, standardisasi pengelolaan pajak  daerah  sebagai  langkah tepat. Pasalnya, saat penyerahan wewenang pemungutan pajak ke daerah,  tidak disertai transfer of knowledge yang memadai.
 
Walhasil, transisi yang terjadi tidak mulus sehingga baik kompetensi maupun kemampuan administrasi tidak cukup untuk melakukan kewenangan tersebut. "Untuk penilaian NJOP misalnya, banyak pemda belum memiliki tenaga penilai, makanya perlu standardisasi seperti ini," katanya.

error: Content is protected