Follow Us :

Jakarta, Kompas – Dewan Perwakilan Rakyat meminta alokasi anggaran tambahan stimulus fiskal dalam rangka menanggulangi krisis keuangan dan ekonomi global senilai Rp 15 triliun dibahas lebih dahulu dengan Dewan. DPR menegaskan, penggunaan tambahan anggaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan pemerintah.

”Dewan menghendaki penggunaan anggaran tambahan tersebut benar-benar terarah, sesuai program, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ketua DPR Agung Laksono dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR, Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2008-2009 di Jakarta, Senin (19/1).

DPR memahami rencana pemerintah mengucurkan anggaran stimulus fiskal tersebut karena insentif ini sangat dibutuhkan perekonomian nasional. Namun, informasi yang diterima DPR tentang jumlah anggaran untuk stimulus tersebut masih berbeda dengan pengumuman yang dipublikasikan pemerintah.

Agung menyebutkan, total anggaran guna stimulus fiskal untuk tahun 2009 itu berjumlah Rp 50,5 triliun. Padahal, pemerintah mengumumkan pada 13 Januari 2009 bahwa jumlah total anggaran stimulus itu hanya Rp 27,5 triliun, yang terdiri atas Rp 12,5 triliun anggaran yang sudah dimasukkan dalam APBN 2009 dan sudah dibahas dengan DPR, serta Rp 15 triliun tambahan yang belum masuk ke APBN 2009 dan memerlukan pembahasan dengan DPR.

Sementara menurut Agung, jumlah anggaran tambahan untuk stimulus yang belum dibahas dengan DPR mencapai Rp 38 triliun. Anggaran tersebut akan ditutup dari dana sisa yang tidak terpakai di tahun 2008 atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBN Perubahan 2008.

”Dana yang akan diambil dari Silpa itu harus dibicarakan dulu dengan DPR. Itu sesuai dengan Pasal 3 Ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” ujarnya.

Koordinasi rapuh

Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bambang Soesatyo menegaskan, perubahan nilai stimulus fiskal dari awalnya Rp 38 triliun menjadi hanya Rp 15 triliun menunjukkan rapuhnya koordinasi para menteri di bidang ekonomi. Itu menimbulkan sikap inkonsistensi. ”Inkonsistensi itu akan membuat publik berkesimpulan sendiri, mereka menganggap sikap dan kebijakan pemerintah tidak bisa jadi pegangan,” ujarnya.

Terkait dengan pembahasan stimulus tambahan itu, DPR telah siap membahas APBN Perubahan (APBN-P) 2009 pada masa sidang ini. Masa sidang hanya berdurasi 47 hari, yakni mulai 19 Januari-6 Maret 2009.

Maka, pembahasan APBN-P 2009 akan dilakukan secara abnormal seperti yang terjadi pada APBN 2008 tahun lalu. Pembahasan APBN-P seharusnya baru dilakukan pada bulan juli pada tahun anggaran bersangkutan, sebab basis perubahan APBN adalah realisasi perekonomian pada semester pertama tahun anggaran tersebut.

Sementara ini, DPR telah menerima empat surat resmi dari Presiden, dua di antaranya adalah RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (OIN)

error: Content is protected