Follow Us :

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rencana penerapan kebijakan PPh No 21 tentang potongan pajak penghasilan bagi karyawan, masih menunggu sinyal hijau dari Dirjen Pajak dan DPR sebagai mitra pemerintah.

"Untuk kepastian dari PPh 21 tersebut masih menunggu keputusan Dirjen Pajak dan DPR," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung Dirjen Pajak, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (15/2/2009).

Kata Menteri, penerapan kelonggaran pajak PPh No 21 ini akan diberikan secara selektif dan hanya berlaku bagi perusahaan yang bergerak di sektor ekspor dan laber intensif. Dengan harapan melalui kelonggaran pajak PPh 21 ini mampu mengurangi beban perusahaan akibat terpaan krisis, dimana volume ekspor menurun dan harga komoditi juga ikut turun.

Lebih lanjut, mereka yang berhak menerima kelonggaran pajak PPh 21 tersebut tidak masuk di level manajemen, namun hanya bagi karyawan tingkat rendah. "Harus diperhatikan karyawan tingkat mana yang boleh menikmati kelonggaran pajak PPh 21. Kalau level manajemen tidak masuk," tuturnya.

Kelonggaran pajak PPh 2I diberikan berupa potongan pajak, nantinya tidak perlu disetor ke pemerintah, namun dimasukkan ke gaji kotor karyawan yang bersangkutan.

Andina Meryani

error: Content is protected