Follow Us :

JAKARTA – Resesi perekonomian global meredupkan kinerja setoran pajak. Bahkan, tahun ini setoran pajak diprediksi meleset.

Dirjen Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan, krisis keuangan global menyebabkan perlambatan dalam penerimaan pajak sepanjang semester I 2009. "Ada jenis pajak yang meningkat, ada juga minus. Tapi secara total memang  minus," ujarnya di Kantor Ditjen Pajak kemarin (21/7).

Data Ditjen Pajak menunjukkan, penerimaan neto (termasuk PPh migas) periode Januari hingga Juni 2009 sebesar Rp 253,181 triliun atau minus 2,83 persen (Rp 7,375 triliun) dari penerimaan pajak periode sama 2008 yang sebesar Rp 260,556 triliun.

Beberapa sektor pajak yang masih mampu mencatat pertumbuhan positif adalah Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang mencapai Rp 136,398 triliun atau tumbuh 5,19 persen dibandingkan periode sama 2008 yang sebesar Rp 129,666 triliun. Jika dibandingkan target atau rencana penerimaan 2009, maka realisasi setoran PPh ini mencapai 48,57 persen.

Kinerja PPh non migas juga beragam. Beberapa yang masih positif di antaranya adalah PPh pasal 21 yang tumbuh 5,41 persen serta PPh pasal 25 dan 29 orang pribadi yang tumbuh 67,52 persen. "Pertumbuhan signifikan ini karena pengaruh sunset policy, di mana semakin banyak orang yang mengurus NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)," kata Darmin.

Dia menambahkan, PPh badan juga tumbuh 5,75 persen, PPh pasal 26 tumbuh 16,65 persen, serta PPh final tumbuh 36,84 persen. ''Jadi, total ada lima jenis PPh nonmigas yang masih positif," terangnya.

Sedangkan PPh nonmigas yang negatif adalah PPh pasal 22 minus 22,45 persen, PPh pasal 22 impor minus 27,22 persen, PPh pasal 23 minus 4,67 persen, dan PPh fiskal luar negeri minus 92,71 persen. "PPh fiskal luar negeri turun drastis karena semakin banyak orang yang memiliki NPWP. Mereka jelas tidak dipungut lagi. Bahkan, rencananya pada 2011 pajak fiskal luar negeri dihilangkan,'' paparnya.

Sebagai langkah optimalisasi penerimaan pajak, Ditjen Pajak sudah menyiapkan beberapa langkah. Di antaranya, membangun sistem informasi terpadu untuk benchmark semua jenis pajak, mulai PPN, PPh pasal 21, Pasal 26, dan lain-lain. "Dengan sistem itu, maka wajib pajak yang berbohong mengenai penghitungan pajaknya bisa diketahui," kata Darmin.

error: Content is protected