SURAKARTA – Hingga akhir November 2008, sebanyak 80 persen masyarakat Surakarta telah membayar pajak bumi dan bangunan. Nilainya mencapai Rp 21 miliar, dari target Rp 29 miliar. "Kira-kira baru 78.700 wajib pajak dari 123.818," kata Untara, Kepala Subdinas Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Surakarta, kemarin.
Tahun lalu, dari target Rp 23,498 miliar, yang tercapai baru 92,8 persen atau sekitar Rp 22, 2 miliar. Menurut Untara, setiap tahun rata-rata tunggakan pajak mencapai Rp 2 miliar. "Total lima tahun terakhir menembus Rp 10 miliar untuk PBB. Tapi tetap kami tagih," tuturnya.
Untuk itu, dia bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. A. Furkan, Kepala KPP Pratama, mengatakan ada mekanisme berjenjang untuk melakukan penagihan. Untuk PBB, katanya, ada penagihan selektif karena PBB mencakup semua lapisan masyarakat, mulai dari yang tidak mampu hingga yang superkaya. "Kami prioritaskan bagi mereka yang tingkat kepatuhannya rendah tapi tagihannya besar," ujarnya.
Petani Tolak Pajak Pertanian
KUDUS – Para petani di Kabupaten Kudus menolak rencana Direktur Jenderal Pajak yang akan mengutip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi produk primer pertanian. "Kami akan menolak keras. Sebab, pola Orde Baru dikembangkan lagi," ucap Nur Khabsyin, Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), kemarin. Alasannya, hidup petani sudah cukup sulit.
Khabsyin memberi contoh, untuk turun ke ladang atau sawah, petani banyak disusahkan oleh berbagai persoalan, mulai dari pupuk, harga jual hasil pertanian yang sering merosot, hingga bencana banjir atau kekeringan.
"Kami menolak pajak PPN," ujar Masrukin, petani tebu asal Bae, Kecamatan Bae Kudus. "Bisa bertahan hidup saja sudah bagus," ujar Sumantri, petani tebu lain yang berasal dari Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kudus.
Sebagian besar petani tebu di Kudus adalah penyewa sawah. Harga sewa satu kotak sawah per tahun sekitar Rp 750 ribu. Sedangkan biaya tanamnya mencapai Rp 600 ribu. Saat panen, harganya hanya Rp 1 juta per setiap kotak sawah. "Kerugian petani mencapai Rp 350 ribu," tutur Baskoro, Kepala Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kudus. Di wilayah itu, ada 620 hektare lahan pertanian yang sebagian besar ditanami tebu.
Bandelan Amarudin
