Follow Us :

Jakarta, Koran Internet: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengharapkan siapapun pasangan capres dan cawapres yang terpilih untuk memimpin 2009-2014 memberi perhatian pada perbaikan administrasi perpajakan di tanah air.

"Siapapun dari 3 paket capres-cawapres yang terpilih diharapkan menaruh perhatian kepada perbaikan administrasi perpajakan," kata Ketua BPK Anwar Nasution kepada wartawan usai penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester II 2008 kepada DPD-RI di Jakarta, Senin.

Anwar menyebutkan, dasar untuk melaksanakan perbaikan pengelolaan keuangan negara termasuk administrasi perpajakan sudah ada. "Sudah ada sejumlah UU Bidang Keuangan Negara, cuma implementasinya sampai sekarang belum optimal," katanya Anwar.

Ia mencontohkan, hingga sampai saat ini masih banyak dijumpai rekening liar di kementerian/lembaga (K/L), juga masih ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sejumlah K/L yang tidak sesuai kaidah. Mengenai yang menyangkut perpajakan, Anwar juga mengatakan, pemeriksaan pengelolaan perpajakan di Indonesia masih jauh dari harapan.

"Hanya di sini, pajak tidak bisa diaudit. Malaysia lebih maju, ada akses badan pemeriksa untuk memeriksa pajak," katanya. Ia mengakui pengelolaan perpajakan oleh Depkeu dan Ditjen Pajak sudah lebih baik, namun hingga saat ini belum optimal.

Menurut Anwar, UU bidang perpajakan merupakan aturan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah sehingga dapat diperbaiki sehingga pengelolaan perpajakan lebih baik. "Tak perlu ada letter of intent (LoI) dengan IMF untuk mengubah aturan-aturan itu. Tidak perlu ada biaya-biaya seperti 10 tahun yang lalu," katanya.

Mnr/Ant

error: Content is protected