Follow Us :

Darmin: Jumlah objek pajak dikurangi

JAKARTA: Rencana kenaikan tarif penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 200% untuk mobil dengan kapasitas mesin besar yang sedang dibahas pansus DPR, hampir dipastikan menyebabkan pasar mobil premium anjlok.

Tidak hanya itu, setoran pajak yang diterima negara dari bisnis mobil mewah juga ikut menyusut.

Kekhawatiran di kalangan agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan importir umum mobil mewah tersebut muncul setelah pemerintah dan panitia kerja (panja) DPR menyepakati rancangan undang-undang PPN dan PPnBM yang di dalamnya mengatur pengenaan tarif PPnBM sampai dengan 200%.

Kesepakatan yang dicapai pada akhir Mei itu sedang dalam pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus) dan dijadwalkan dibawa ke sidang paripurna sebelum masa reses DPR pada akhir bulan ini.

Seorang pebisnis mobil mewah merek Eropa yang enggan disebutkan jatidirinya mengatakan apabila pemerintah benar-benar menaikkan pajak barang mewah (luxury tax) sampai dengan 200%, permintaan mobil premium nasional pasti langsung merosot tajam.

Menurut dia, tarif pajak merupakan komponen terbesar terhadap struktur harga mobil premium di Indonesia.

Saat ini, mobil jenis sedan berkapasitas mesin di atas 3.000 cc (bensin) dan 2.500 cc (diesel) dikenai tarif PPnBM 75% dan bea masuk impor mobil utuh (completely built-up/CBU) 55%.

Di beberapa negara dikawasan Asean, tarif PPnBM dikenai bervariasi seperti Thailand maksimum 50%, Malaysia 100%, dan Filipina paling tinggi 60%.

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution menegaskan rencana pengenaan tarif PPnBM sebesar 200% tersebut hanya akan diberlakukan untuk mobil.

"Itu [pengenaan tarif 200%] benar-benar hanya untuk barang yang sangat-sangat mewah. Biasanya orang membelinya hanya sekadar untuk gengsi-gengsian, bukan karena fungsinya," ujarnya saat ditemui di kantornya, akhir pekan lalu.

Soal gengsi

Pada dasarnya, lanjutnya, usulan tarif PPnBM 200% tersebut hanya untuk mempertegas dan memperjelas perbedaan tarif antara barang biasa dan barang yang benar-benar mewah.

Darmin memastikan barang, termasuk mobil, yang banyak digunakan masyarakat tidak akan dikenai PPnBM sampai dengan tarif 200%. "Kalau harganya bermiliar-miliar, saya kira itu hanya memenuhi gengsi. Kalau pakai barang mewah seperti itu produktivitas kan juga nggak nambah," ujarnya.

Pada dasarnya, lanjut Darmin, arah kebijakan PPnBM saat ini adalah mengurangi jumlah jenis barang yang dikenai pajak guna menggairahkan pasar dalam negeri dan mengurangi penyelundupan.

Sementara itu, Ketua Pansus DPR untuk RUU Perpajakan, Melkias Markus Mekeng, menjelaskan DPR menyetujui usulan pemerintah mengenakan tarif PPnBM 200% karena barang mewah hanya digunakan sekadar untuk pencitraan gaya hidup orang kaya. "Ini sebenarnya untuk memenuhi rasa keadilan saja kok."

error: Content is protected