Follow Us :

Jakarta, Kompas – Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk pertanian primer sebaiknya tidak dilakukan menyeluruh, tetapi berdasarkan jenis komoditas dan usaha tani. Produk primer pertanian yang layak terkena PPN adalah produk dari usaha tani yang masuk skala agroindustri atau agrobisnis.

Guru besar Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jember, Rudi Wibowo, dan guru besar Sosial Ekonomi dan Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada, M Maksum, Selasa (16/12), menyampaikannya secara terpisah.

Rudi berpendapat, pengenaan PPN atas jenis usaha tertentu memang positif sepanjang dapat mendorong distribusi, pemerataan pendapatan, dan aset.

Penetapan PPN untuk produk pertanian primer dengan pendekatan komoditas yang terseleksi akan bermanfaat bagi distribusi pendapatan. ”PPN untuk produk pertanian primer yang bersifat enterprises, dengan skala usaha agroindustri atau agrobisnis, tidak ada salahnya,” katanya.

Pendapat senada diungkapkan Maksum. Dikatakan, PPN pada komoditas primer yang berorientasi ekspor atau yang skala usahanya agrobisnis bisa diterapkan.

Siaran pers Departemen Keuangan yang diterima Kompas Selasa (16/12) menyebutkan, produk pertanian primer yang menjadi kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, dan barang, tidak dikenakan PPN.

Selain itu, petani dengan skala usahatani kecil, yaitu omset dibawah Rp 600 juta tidak terkena PPN. Ketentuan tentang PPN kini dibahas di DPR, terkait Rancangan Perubahan UU PPN.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Adi Sasono menyarankan, pemerintah lebih memahami kesulitan petani. ”Petani sudah menghadapi kelangkaan pupuk, serangan hama, bencana alam, dan fluktuasi harga produksi. Jangan dibebani lagi,” tuturnya.

error: Content is protected