Follow Us :

PAJAK PENGHASILAN

JAKARTA. Pemerintah tidak akan memakai jurus terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada usaha berbasis syariah di Indonesia. Sebab, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menjelaskan, RPP tersebut intinya menegaskan sikap pemerintah yang akan mengenakan PPh bagi semua usaha yang berbasis usaha syariah seperti yang berlaku pada usaha konvensional. "Aturan untuk usaha berbasis syariah itu sama dengan usaha konvensional. Supaya tidak ada yang dirugikan dan tidak dikhususkan,"ujar Darmin, Jumat (19/12) kemarin.

Pajak bagi usaha berbasis syariah meliputi penghasilan usaha maupun transaksi kegiatan syariah. Lingkup itu berlaku bagi wajib pajak pribadi maupun perusahaan.

Contohnya, PPh atas keuntungan atau laba dari usaha berbasis syariah. Pemerintah juga akan menerapkan tarif PPh badan pada usaha berbasis syariah sebesar 28% pada 2009 nanti dan sebesar 25% pada 2010. Bagi orang yang menerima penghasilan dari usaha syariah, pemerintah akan tetap mengenakan tarif PPh pribadi mulai sebesar 5% hingga 25%, tergantung besar penghasilan.

Begitu juga dalam transaksi syariah. Pemerintah akan mengenakan pajak terhadap pendapatan dari deposito syariah. "Namun berhubung usaha syariah tidak mengenal bunga, maka ini hanya akan diperjelas,"kata Darmin.

Pembahasan RPP tentang PPh atas Usaha Berbasis Syariah berlangsung antara Ditjen Pajak Departemen Keuangan dengan Ditjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM).

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Depkum HAM Wicipto Setiadi yang ikut dalam pembahasan membenarkan pernyataan Darmin. "RPP ini hanya menyatakan untuk kegiatan usaha berbasis syariah, berlaku semua ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang PPh,"kata Wicipto.

Penerbitan RPP ini merupakan amanat pasal 31 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal itu menyatakan, pemerintah akan mengatur perpajakan usaha syariah melalui Peraturan Pemerintah (PP). Selain usaha syariah, pemerintah juga akan menerbitkan PP untuk bidang usaha pertambangan umum dan minyak dan gas bumi (Migas).

Sesuai undang-Undang PPh, aturan perpajakan bagi usaha berbasis syariah juga akan berlaku mulai awal tahun 2009.

Pembahasan RPP ini tidak akan menemui banyak hambatan. Sebab, RPP ini tidak memuat pasal yang krusial sehingga harmonisasi RPP akan segera selesai. "Jadi, tidak lama lagi RPP ini akan terbit sebab RPP ini akan segera diserahkan ke Sekretariat Negara,"sambung Wicipto.

Martina Prianti

error: Content is protected