Follow Us :

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan penerapan pajak penghasilan (PPh) secara final kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dimulai pada tahun depan.

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan pemberlakuan aturan mengenai PPh final harus dilakukan pada awal tahun untuk menghindari adanya double pembukuan antara pembukuan tarif PPh progresif dan pembukuan tarif PPh final.

"Kami cobalah [agar PPh final PJTKI bisa berlaku efektif awal tahun]," katanya di Jakarta akhir pekan lalu.

Akan tetapi, apabila awal tahun ini pengenaan PPh final atas PJTKI belum bisa dilaksanakan, katanya, pemerintah akan menerapkannya pada awal tahun berikutnya, yaitu 2010. Hal itu terjadi karena pemberlakuan PPh final tidak bisa dilakukan pada tahun berjalan.

Saat ini, jelas Darmin, pembuatan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur hal itu masih dalam proses pembahasan.

"Belum selesai karena lagi banyak yang kami urusi seperti sosialisasi sunset policy dan launching terakhir kantor pajak modern. Jadi soal waktu kami memang terdesak," ujarnya.

Rencana pemberlakuan PPh secara final atas PJTKI tersebut berawal dari usulan empat asosiasi PJTKI yaitu Himpunan Jasa Penempatan TKI, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, Indonesia Development Employee, dan Asosiasi Jasa TKI Tenaga Asia Pasific .

Keempatnya mengusulkan pengenaan PPh final atas jasa usaha mereka dengan alasan sulitnya membuat faktur sebagai syarat pembayaran pajak.

error: Content is protected