Follow Us :

JAKARTA. Keinginan Departemen Keuangan menarik pajak transaksi derivatif mendapat tentangan pelaku pasar. Sejumlah pialang yang tergabung dalam Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) bersama Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) menolaknya pungutan pajak itu.

Bahkan mereka mengajukan judicial review atas Peraturan Pemerintah Nomor 17/2009 mengenai Pajak Penghasilan Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka di Bursa. Mereka telah mendaftarkan gugatan tersebut pada Rabu (15/7).

APBI menuntut supaya Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan pajak penghasilan (PPh) transaksi derivatif. Maklum, peraturan pemerintah yang terbit 9 Februari 2009 itu menyebutkan penghasilan perusahaan atau individu dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa terkena PPh final sebesar 2,5% dari margin awal.

APBI dan IP2BI menilai, pemerintah telah salah kaprah memungut PPh final transaksi derivatif. Sebab pada dasarnya, margin awal berupa uang dan surat berharga adalah jaminan transaksi. Jadi mestinya ini bukan merupakan objek pajak penghasilan. "Kami ingin pajak final hasil transaksi, bukan margin awal," kata Ketua Umum APBI I Gde Raka Tantra, kemarin.

Berbagi beban

Kalaupun pemerintah ingin mengenakan PPh final transaksi derivatif, APBI dan IP2BI meminta besaran pajak ini diturunkan menjadi 0,1% dari hasil transaksi. Ketentuan ini seperti yang berlaku dalam transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bila besaran PPh final tetap 2,5% dari margin transaksi, itu berpotensi mematikan industri perdagangan berjangka. Pungutan tinggi pajak derivatif itu juga berpeluang melemahkan daya saing bursa berjangka Indonesia dibandingkan bursa luar negeri, yang tidak menarik pajak.

Sebenarnya Ditjen Pajak dan dua asosiasi ini pernah mendiskusikan tentang masalah ini. Tapi bagi asosiasi, hasilnya tetap saja merugikan pialang dan pedagang berjangka. Sebab, pemerintah hanya bersedia menurunkan pajak menjadi 1,25% untuk penjual, dan 1,25% untuk pembeli. Jadi totalnya tetap saja 2,5% dan masih memberatkan.

Selain mengenai porsi PPh final transaksi derivatif itu, asosiasi itu juga menuntut pencabutan Pasal 3 dan 5 PP 17/2009. Pasal 3 menetapkan pemungutan pajak transaksi derivatif dilakukan lembaga kliring dan penjamin. Pasal 5, soal waktu pemberlakuan PP pajak transaksi derivatif mulai 1 Januari 2009.

Selama ini, perdagangan berjangka terkena pajak 10% dari biaya transaksi untuk masing-masing beli dan jual. Saat ini, biaya transaksi yang berlaku sebesar Rp 10.000 per transaksi. Jadi pajaknya sebesar Rp 1.000 per transaksi.

Gara-gara penerapan itu, Gde Raka Tantra mengatakan, jumlah nasabah perusahaan berjangka menurun sejak awal tahun ini. "Penurunan nasabah pernah 50% pada awal tahun ini," kata Gde. Sekarang jumlah nasabah mulai naik sedikit.

Sampai sekarang, pemerintah belum menanggapi gugatan tersebut.

error: Content is protected