Follow Us :

Akibat Pupuk Langka

PATI – Kelangkaan pupuk yang terjadi belakangan ini, membuat petani semakin geram. Mereka bahkan mengancam memboikot pajak jika tidak segera mendapatkan pupuk dalam waktu dekat.

Ungkapan tersebut disampaikan perwakilan petani yang tergabung dalam Forum Masyarakat Petani Pati Selatan (FMP2S) saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD, Rabu (26/11). Ratusan petani yang menumpang sejumlah truk itu melakukan orasi sekitar 30 menit sebelum akhirnya perwakilannya diterima DPRD.

Sempat terjadi ketegangan dalam aksi itu lantaran tak kunjung ditemui oleh perwakilan dari DPRD. Massa mencoba merangsek masuk ke gedung DPRD dan mencoba menerabas barikade aparat polisi yang telah berjaga-jaga sejak pukul 08.30.

Setelah Wakil Ketua DPRD H Poernomo dan Ketua Komisi B H Ubaidillah Wahab SH menemui para demonstran, ketegangan mereda. Kedua wakil rakyat tersebut meminta perwakilan petani untuk masuk dan melakukan audiensi.

Dalam audiensi di ruang Gabungan I, Kades Wuwur, Kecamatan Gabus, Cipto mengancam memboikot pajak jika pupuk terus langka. Pasalnya, kata dia, pupuk saat ini menjadi kebutuhan mendesak petani agar tanaman padinya bisa panen.

Kades Mojoagung, Kecamatan Trangkil Tejo Pramono SH yang juga mendampingi para petani berunjuk rasa menambahkan, selain memboikot pajak, pihaknya juga tidak akan mau terlibat atau dilibatkan dalam tahapan Pemilu 2009. “Kalau dalam waktu dekat tidak ada pupuk, petani terancam gagal panen dan itu dampaknya sangat luas,” tandasnya dalam audiensi.

Ketua FMP2S Umi Warsum SE menceritakan kondisi petani di daerahnya, Kecamatan Gabus semakin terjepit. Pasalnya, umur tanaman padi yang rata-rata dua hingga tiga pekan belum bisa dipupuk.

Dia menduga ada penyelewengan distribusi oleh distributor dan pengecer. Karenanya dia meminta agar pihak terkait melakukan penyelidikan dan jika terbukti ada yang menjual ke luar daerah bisa ditindak tegas.

Menanggapi tuntutan itu, Poernomo mengaku akan mendesak bupati mengajukan penambahan kuota pupuk kepada gubernur. Dia juga memandang distribusi pupuk di Pati dan hampir seluruh daerah di Indonesia bermasalah.

Ketua Komisi B Ubaidilah menambahkan, pihaknya telah membahas masalah tersebut dengan dinas terkait, produsen, serta distributor. Tahun ini Kabupaten Pati mengajukan alokasi pupuk urea 51.000 ton, namun hanya disetujui gubernur Jateng 40.321 ton. FMP2S juga menyesalkan pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) yang tidak dibarengi dengan pengerukan Sungai Juwana. “Dampaknya di daerah kami  genangannya semakin tinggi,” ujar Umi.

error: Content is protected