Follow Us :

JAKARTA: Dinas Pariwisata DKI memberlakukan kewajiban melampirkan bukti lunas setoran pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha sektor pariwisata, mencakup hotel, restoran, dan tempat hiburan, yang mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha.

Kepala Dinas Pariwisata DKI Arie Budhiman menyatakan persyaratan berupa dokumen bukti lunas pajak tersebut untuk memastikan agar setoran pajak sektor pariwisata sebesar Rp1,454 triliun tahun ini dapat terpenuhi.

"Aturan ini akan kami terapkan secara ketat. Jadi untuk permohonan perpanjangan usaha pariwisata, harus melampirkan bukti pembayaran pajak daerah. Kalau tidak ada, permohonan tidak akan kami layani," ujarnya di Jakarta kemarin.

Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah DKI setoran pajak untuk kas pendapatan asli daerah (PAD) 2008 yang bersumber dari pajak hotel ditargetkan sebesar Rp625 miliar, pajak restoran Rp610 miliar dan pajak hiburan Rp219 miliar.

Arie yakin kebijakan melampirkan bukti lunas setoran pajak untuk perpanjangan izin usaha itu tidak akan mendistorsi perekonomian, atau malah menjadi disinsentif bagi perkembangan bisnis pariwisata di Ibu Kota.

Sebaliknya, dia optimistis, dengan cara itu, di satu disi para pelaku usaha akan mendapatkan kepastian hukum, sedangkan di sisi lain, pemerintah dapat mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha.

Kasubdis Peraturan Daerah dan Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah DKI Heru Wibisono mengungkapkan realisasi penerimaan pajak daerah hingga 15 Oktober 2008 baru mencapai Rp6,8 triliun atau 80,34% dari target Rp8,4 triliun.

Menurut dia, keterlambatan pencapaian target pajak daerah tersebut disebabkan oleh masih banyaknya pelaku usaha bidang perhotelan, restoran dan usaha hiburan yang memilih menunda pembayaran pajaknya dengan alasan sedang daam proses penghitungan.

Nurudin Abdullah

error: Content is protected