Follow Us :

JAKARTA: Pemerintah disarankan mengalokasikan stimulus fiskal 2010 lebih banyak dalam bentuk belanja langsung (direct spending) untuk kepentingan pelayanan publik dan infrastruktur dibandingkan dengan berbentuk pengurangan pajak.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M. Ikhsan Modjo mengatakan idealnya porsi stimulus fiskal 2010 untuk belanja langsung sebesar 80% dari total dana stimulus dan sisanya untuk insentif pajak.

”Kalau sekarang kebalik. Jadi saya tegaskan kalau stimulus lebih besar untuk pembebasan pajak dan cukai, maka potensi penyimpangan dan moral hazard semakin besar,” tegasnya kemarin.

Sebagai contoh kasus penyimpangan dan moral hazard itu, lanjutnya, terjadi dalam pelaksanaan stimulus berupa penghapusan bea keluar ekspor. ”Akibat stimulus itu, charge untuk pengusaha tetap sama, tapi yang dibebaskan justru yang ke shipping company, padahal kebanyakan shipping company adalah perusahaan asing. Kan lucu kok bisa mereka dapat.”

Ikhsan menambahkan pelaksanaan belanja langsung juga harus melibatkan pemerintah daerah agar pengalokasiannya tepat sasaran. ”Alokasi stimulus bisa dimasukkan dalam komponen DAK [dana alokasi khusus],” ujarnya.

Di pihak lain, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kemenneg PPN/Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan rencana pelebaran defisit dari 1,3% menjadi 1,5% dalam APBN 2010 memang diperuntukkan untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemberian stimulus fiskal tahun depan.

Pelebaran defisit

Menurut dia, Departemen Keuangan tengah membahas kemungkinan dilakukannya pelebaran defisit hingga 1,5% dari produk domestik bruto (PDB).

”Ini angkanya sedang di exercise kawan-kawan di Departemen Keuangan, karena kenaikan itu [defisit] sebenarnya dalam rangka itu [stimulus fiskal].”

Akan tetapi, jelasnya, besaran alokasi stimulus fiskal 2010 tidak akan sebesar alokasi stimulus 2009. ”Kalau dihitung saja dari 1,3% menjadi 1,5% itu kan kenaikannya berapa 0,2% terhadap PDB. Jadi itu [stimulus] paling berapa,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp6,1 triliun di 2010 untuk menunjang proses pemulihan ekonomi Indonesia tahun depan.

Pada 2009, pemerintah mengalokasikan dana stimulus fiskal sebesar Rp73,3 triliun yang terdiri dari stimulus perpajakan mencapai Rp56,3 triliun dan stimulus belanja negara sebesar Rp17,0 triliun.

Stimulus perpajakan terdiri dari penurunan tarif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk ditanggung pemerintah (PPN dan BM DTP), dan insentif terkait dengan PPh Pasal 21 dan Pasal 25.

Adapun untuk stimulus belanja negara, alokasinya sebesar Rp17 triliun terdiri dari belanja infrastruktur Rp12,2 triliun dan Rp4,8 triliun untuk subsidi langsung dan subsidi energi.

error: Content is protected