Penyelesaian Royalti Batu Bara Molor

Ketua Tim Optimalisasi Didi Widayadi mengatakan data untuk menghitung kewajiban pajak penjualan itu masih tersebar. Periode data yang panjang dan sudah berlalu cukup lama memaksa tim meminta waktu audit lebih panjang. "Bayangkan, data sudah sejak 1983 meski perusahaan-perusahaan itu cukup bekerja sama," kata dia kepada Tempo kemarin.

Sebelumnya, pemerintah berharap penyelesaian tunggakan royalti batu bara bisa rampung bulan ini menyusul kepastian pembayaran jaminan penyelesaian senilai Rp 600 miliar dari keenam perusahaan. Belakangan, target ini pun sempat dinyatakan mundur menjadi November lantaran masa kerja tim banyak terpotong libur nasional.

Kisruh tunggakan royalti batu bara bermula setelah enam kontraktor batu bara generasi pertama tak lagi membayar dana bagi hasil penjualan batu bara secara penuh. Keenam perusahaan itu adalah PT Adaro Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Kendilo Coal.

Pemerintah memperkirakan tunggakan para kontraktor sejak 2001 hingga 2005 mencapai Rp 3,8 triliun. Jumlah itu diperkirakan bertambah menjadi Rp 7 triliun jika digabungkan dengan perkiraan tunggakan periode 2005-2007 sebesar Rp 3,2 triliun.