Follow Us :

Pemda khawatir pendapatan asli daerah akan turun

 

JAKARTA: Sebagian pemerintah daerah (pemda) keberatan terhadap usulan penurunan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) yang diajukan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Sikap keberatan tersebut merupakan respons atas usulan asosiasi tersebut yang mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda rencana kenaikan berbagai tarif pajak kendaraan bermotor, dan bahkan mendesak tarif yang berlaku saat ini dapat diturunkan. Usulan ini dimaksudkan untuk meredam dampak kenaikan harga mobil yang dapat melemahkan daya beli, akibat tekanan dampak krisis ekonomi global dan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Eddy Putra Irawady mengatakan instansinya sudah melakukan pembahasan dengan pemda terkait dengan usulan penurunan tarif perpajakan oleh pelaku industri otomotif.

"Sudah dibahas satu kali. Mereka [pemda] masih keberatan karena pendapatan asli daerah (PAD) banyak yang bergantung pada PKB, BBN dan PPJ (pajak penerangan jalan). Selain itu, mereka menanyakan manfaatnya karena banyak industri yang tidak berada di daerahnya," katanya melalui pesan singkat kepada Bisnis, kemarin.

Pada pertemuan tersebut, kata Eddy, pemerintah pusat mengundang seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) dan Bapeda dari semua provinsi. Namun, acara tersebut hanya dihadiri sebagian pemda, khususnya yang berada di Pulau Jawa.

Tarif PKB yang ditetapkan sejumlah daerah saat ini rata-rata sekitar 1,5%. Dalam UU No. 34/2000 tentang PDRD tarif PKB ditetapkan paling tinggi 5% dan tidak diberlakukan secara progresif, sedangkan dalam PP No. 65/2001, tarif pajak kendaraan ditetapkan 1%-2%.

Namun, dalam RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)-pembahasannya di tingkat DPR saat ini masih tertunda-tarif PKB diusulkan naik dari 5% menjadi 10% untuk mobil atau kendaraan pribadi.

Sementara itu, Pansus RUU PDRD pada September 2008 memutuskan tarif BBN-KB menggunakan pola single rate (membayar satu kali ketika membeli kendaraan) dengan tarif maksimum 20%. Tarif BBN-KB yang diberlakukan saat ini sekitar 10% dari nilai jual kendaraan.

Menurut Eddy, permintaan penurunan tarif PKB di daerah oleh industri otomotif dimaksudkan agar daya beli masyarakat tetap ada, sehingga pertumbuhan sektor ini tidak terkoreksi terlalu dalam sehingga pemutusan hubungan kerja massal dapat dieliminasi.

"Kami akan coba bertemu lagi di bawah koordinasi Depdagri," singkatnya.

Kantor Menko Perekonomian mengoordinasikan pembahasan permintaan penurunan tarif PKB dan BBNKB dengan Depdagri mengingat dua tarif tersebut menjadi kewenangan pemda yang diatur dalam perda.

Ketua Gaikindo Bidang Pengembangan Niaga Jongkie menambahkan apabila tarif pajak-pajak terkait dengan kendaraan bermotor tidak diturunkan maka penjualan mobil pada tahun ini akan terkoreksi sekitar 30%.

"Dampak berikutnya, tentu saja penerimaan PAD pemda juga ikut terkoreksi sekitar 30%."

Selain mengupayakan penurunan tarif perpajakan kendaraan bermotor di tingkat daerah, Kantor Menko Perekonomian saat ini tengah mengoordinasikan pembahasan usulan penurunan tarif PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) dengan tim tarif dan Dirjen Pajak.

Ketua Umum Gaikindo Bambang Trisulo sebelumnya menegaskan pengurangan tarif PPnBM dan beberapa tarif pajak mobil mampu menahan laju kenaikan harga.

Siti Munawaroh

error: Content is protected