Follow Us :

Banyak pengusaha yang belum memahami peraturan baru

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan punya pekerjaan rumah yang berat menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 51 Tahun 2008 tentang PPh Final untuk Jasa konstruksi. Walau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani peraturan ini sejak akhir Juli 2008, namun pelaku usaha jasa konstruksi belum banyak yang mengetahui. Padahal, para pelaku usaha jasa konstruksi sangat menanti adanya PP tersebut.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Agus Kartasasmita mengaku senang aturan ini akhirnya resmi berlaku. Untuk itu dia berharap pemerintah segera mensosialisasikan isi dari PP tersebut. "Kalau perlu, kami yang akan datang kesana untuk meminta penjelasan yang mendalam,"kata Agus, Kamis (7/8).

Masih menunggu kepastian

Agus berharap pemerintah memberi penjelasan yang gamblang soal masa berlaku efektif PP 51/2008. Pengusaha ingin mengetahui teknis pelaksanaan aturan ini di lapangan.

Berdasar salinan PP yang diterima KONTAN, pemerintah sudah berhasil menjabarkan beberapa pertanyaan Agus. misalnya terkait masa berlaku aturan ini mulai 1 januari 2008.

Para pelaku usaha tak perlu khawatir jika tidak menyiapkan selisih keuntungan untuk membayar PPh sesuai aturan baru dalam proyek yang mereka terima tahun ini. Pasal 10, misalnya mengatur adanya klausul untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari 2008.

Pasal itu menegaskan, asal pembayarannya sebelum 31 Desember 2008, pengusaha tetap membayar pajak sesuai PP No 140/2000 tentang PPh atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi. artinya, mereka tetap membayar PPh sesuai tarif lama.

Sedangkan untuk proyek dengan pembayaran kontrak setelah 31 Desember 2008, barulah para pengusaha membayar tarif PPh jasa konstruksi yang bersifat final dan progresif. Dengan kata lain, PP ini sebenarnya baru akan efektif tahun depan.

Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Malkan Amin mengaku tak heran masih ada pelaku jasa konstruksi yang tidak tahu terbitnya PP PPh Jasa Konstruksi ini. "Sebenarnya secara substansi aturan, mungkin semua pelaku jasa konstruksi sudah paham. Tapi soal kepastian itu yang belum diketahui,"jelas Malkan.

Lagi pula, materi PP 51/2008 adalah kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi. Mereka sudah berdebat sejak awal tahun lalu. "Sebenarnya, kesepakatan sudah ada sebekum akhir tahun 2007. Makanya sempat ada harapan PP ini akan berlaku efektif 1 Januari 2008,"ujar Malkan.

Martina Prianti

error: Content is protected