Follow Us :

Nama Mochamad Tjiptardjo lolos dari pemberitaan bursa kandidat direktur jenderal (dirjen) pajak. Nyaris semua media tak ada yang menyebut-nyebut nama Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak ini.

Kepastian Tjiptardjo menggantikan Darmin Nasution sebagai dirjen pajak baru terkuak Senin (27/7), sehari sebelum pelantikannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
               
Ada beragam pertimbangan atas penunjukan laki-laki kelahiran Tegal ini. Dia orang karier pajak yang dinilai memiliki integritas baik. Dia diyakini mampu meneruskan reformasi pajak yang dirintis Darmin. Tjiptardjo juga merupakan angkatan terakhir satu generasi sehingga Sri Mulyani ingin memberi kesempatan untuk menunjukkan prestasi pada puncak kariernya.
               
Satu poin penting sehingga dia mengalahkan dua kandidat lainnya adalah posisinya sebagai direktur Intelijen dan Penyidikan. Publik pun menduga, dia bakal memburu para pengemplang pajak.
               
Reformasi pajak telah berlangsung hampir lima tahun. Selain reformasi menyangkut amendemen undang-undang berikut kebijakan teknis turunannya, yang lebih penting justru reformasi birokrasi alias aparat pajak. Menkeu sendiri mengakui reformasi pajak, khususnya sumber daya manusianya, bukanlah hal yang mudah.
               
Dalam konteks reformasi birokrasi pajak, posisi Tjiptardjo sebagai orang dalam memiliki sisi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan karena dia termasuk arsitek reformasi yang cukup paham kondisi aparat internal. Tapi bisa juga menjadi kelemahan karena yang direformasi adalah teman-temannya sendiri, sehingga ada kendala psikologis.
               
Ditjen Pajak sebagai institusi memang perlu terus direformasi, karena kita ingat Ditjen Pajak bersama Ditjen Bea dan Cukai pernah menyandang sebagai salah satu institusi terkorup ketika semasa awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menggencarkan pemberantasan korupsi. Kongkalikong dan kolusi antara aparat pajak dan wajib pajak adalah praktik yang diyakini masih berlangsung hingga kini, meski intensitasnya telah jauh berkurang dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
               
Modus yang dipakai adalah dengan memperkecil jumlah tagihan pajak dari nominal yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Praktik ini biasanya terjadi antara aparat pajak dan wajib pajak (WP) badan, khususnya perusahaan. Bisa juga terjadi antara aparat dan WP perorangan.
               
Itu sebabnya, Ditjen Pajak kini berupaya membenahi seluruh kantor pelayanan pajak (KPP). Di setiap KPP yang skalanya cukup besar, Ditjen Pajak menetapkan prioritas dengan target utama 200 WP terbesar. Di luar itu, Ditjen Pajak telah membentuk kantor pajak khusus untuk orang super kaya.
               
Di bawah kepemimpinan Tjiptardjo, semestinya memburu para WP besar, WP kakap, atau WP super kaya tersebut bukan perkara sulit. Sebagai orang yang membawahkan direktorat intelijen dan penyidikan, secara logika dia mengetahui WP mana saja yang selama ini tidak membayar pajak secara benar. Apalagi diakui oleh Darmin Nasution bahwa tingkat kepatuhan para WP kaya umumnya masih rendah.
               
Memburu WP nakal konon merupakan spesialisasi Tjiptardjo yang menduduki posisi direktorat itu sejak 2006. Beberapa kasus pengemplangan pajak telah diungkap, termasuk pajak sejumlah perusahaan besar yang sempat diramaikan media massa tahun lalu.
               
Salah satu kunci pengungkapan para pengemplang pajak adalah data base yang lengkap, akurat, kredibel, dan selalu diperbarui. Berbasis data base yang bagus itulah aparat pajak bisa memburu para WP nakal.
               
Aspek lain yang perlu segera direalisasikan untuk mempermudah pengejaran pajak adalah soal nomor identitas tunggal penduduk (single identification number/SIN). SIN sudah lama digagas tapi realisasinya terkatung-katung. Untuk itu, seluruh instansi terkait perlu mendukung terwujudnya SIN. Selain itu, jumlah penyidik pajak perlu ditambah.
               
Segala upaya maupun kompetensi Tjiptardjo bersama timnya pada akhirnya harus terwujud melalui hasil akhir, apakah dia mampu mendongkrak penerimaan pajak, menambah jumlah pemegang NPWP, meningkatkan kepatuhan WP, dan menaikkan tax ratio.
               
Tapi yang pasti, mulai saat ini berhati-hatilah para pengemplang pajak yang hingga kini bisa lolos dari perburuan para penyidik pajak.

error: Content is protected