Kabid BPHTB dan PBB Dispenda Kota Palembang Sandra Ariane menjelaskan, tahun ini kesempatan untuk meningkatkan penerimaan BPHTB bisa sampai Rp80 miliar.Apalagi, berdasarkan data, penerimaan BPHTB hingga Oktober ini sudah mencapai Rp70 miliar. “Sudah bisa kita pastikan, tahun ini penerimaan BPHTB Palembang melebihi target Rp68 miliar.Tahun lalu penerimaan BPHTB mencapai Rp74 miliar,”ungkapnya kemarin.
Menurut Sandra, besarnya penerimaan BPHTB lantaran tingginya transaksi jual beli perumahan, rumah toko (ruko), dan tanah di Kota Palembang. Kondisi ini juga dipicu kesadaran masyarakat untuk membuat BPHTB sudah cukup baik. Apalagi, sekarang untuk pengurusan sertifikat harus membuat BPHTB. “Saat ini dalam satu hari bisa ada 30 berkas yang masuk, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp500 juta.
Padahal, tahun sebelumnya tidak sampai sebanyak itu,”katanya. Adapun transaksi yang paling mendominasi adalah transaksi jual beli ruko,khususnya di kawasan Kecamatan Alang Alang Lebar (AAL). Mengingat, kecamatan ini masuk dalam kawasan pengembangan kota. Sementara, kawasan lain belum ada geliat yang meningkat. “Untuk Jakabaring, misalnya, tidak terlalu banyak transaksinya,”ujar dia.
Sementara itu,Kepala Dispenda Kota Palembang Sumaiyah MZ mengatakan, pencapaian target pajak dan BPHTB untuk tahun ini sudah mencapai 89% dari target Rp287 miliar. Rinciannya, pajak hotel dari target Rp20 miliar sudah terealisasi Rp14 miliar, pajak restoran dari target Rp27,5 miliar terealisasi Rp24,084 miliar,pajak hiburan dari Rp6,5 miliar tercapai Rp5,7 miliar,pajak reklame dari Rp9 miliar terealisasi Rp5,6 miliar, dan pajak penerangan jalan PLN dari Rp65 miliar terealisasi Rp56 miliar.
“Untuk pajak penerangan jalan non-PLN juga overtarget, dari Rp2 miliar terealisasi Rp2,7 miliar. Lalu, pajak mineral bukan logam dan batuan dari target Rp1 miliar terealisasi Rp1,2 miliar,”paparnya. Untuk pajak parkir, sambung dia,tahun ini juga dipastikan ada peningkatan. Ini dipicu dengan banyaknya sejumlah objek pajak yang menggunakan sistem pajak progresif.
“Dari target Rp4,2 miliar, saat ini sudah tercapai Rp3,5 miliar,”sebut Sumaiyah. Sumaiyah melanjutkan, adapun sektor pajak yang masih rendah nilai pendapatannya adalah pajak air tanah,yakni dari target Rp7,3 juta baru terealisasi Rp5,7 juta. Angka ini sama dengan pajak sarang burung walet dari target Rp100 juta baru terealisasi Rp31,96 juta. “Dua sektor ini akan kita dongkrak lagi pendapatannya,” tukas dia.
